PDIP Curigai Koalisi Merah Putih Mau Gulingkan Jokowi

JAKARTA(BangsaOnline) Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, mencurigai upaya Koalisi Merah Putih (KMP), yang ngotot menguasai semua pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapannya, mempunyai tujuan tertentu, yakni menggulingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nantinya.

"Apakah ini dibuat satu paket untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR? Dikembalikan pada proses MPR dan Jokowi tidak sampai selesai? Itu akan jadi sangat politis," kata Aria Bima di DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).

Baca Juga: Alasan PDIP Pecat Jokowi dan Kelucuan Pidato Gibran Para-Para Kiai

Aria menjelaskan, jika parlemen dikuasai oleh KMP, penggulingan Jokowi sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan merevisi berbagai peraturan mengenai pemilihan dan pemberhentian presiden.

"Ini kan sudah pola permainan akal-akalan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, kata Aria, PDI-P akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan beberapa partai yang tergabung dalam KMP. Dia berharap titik temu bisa dicapai tanpa harus ada transaksi dan bagi-bagi kursi.

Baca Juga: Sidang Restitusi, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Tuntut Rp17,5 M dan Tagih Janji Presiden

"Mau menang, mau kalah, yang jelas hal-hal prinsip yang kita lakukan. Kalau sekadar tambal sulam, bagi-bagi jabatan, enggak," ujar dia.

KMP sebelumnya berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra).

Fraksi Partai Demokrat mendapat satu kursi wakil ketua (Agus Hermanto) setelah mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP.

Baca Juga: Rocky Gerung Ajak Pemuda di Surabaya Kritis Memilih Pemimpin

Sementara pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla  akan menghadapi tantangan keras dari parlemen. Terpilihnya lima elite dari partai politik Koalisi Merah Putih sebagai pimpinan DPR dan dominannya koalisi pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di parlemen akan menjadi ganjalan bagi Jokowi-JK dalam menjalankan program yang juga butuh persetujuan DPR.

Ia  menyebutkan, harapan bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan lebih stabil terancam pupus ketika masifnya pelemahan dari lawan politik di parlemen. Sebagai "pemanasan", koalisi Jokowi-JK mengalami kekalahan berturut-turut, mulai dari pengesahan revisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), pengesahan RUU Pilkada, hingga pemilihan paket pimpinan di DPR.

"Kekalahan berturut-turut itu menunjukkan bahwa Jokowi-JK nantinya akan menghadapi 'divided government'. Situasi itu sangat mungkin menghambat program-program pembangunan. Sebab, pemerintah sangat terkait dengan DPR untuk perumusan anggaran dan legislasi," ujar Nico kepada Kompas.com, Jumat (3/10/2014) pagi.

Nico memprediksi, efek dari manuver lawan politik Jokowi-JK ini akan sangat terasa setelah keduanya resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Jokowi-JK membutuhkan persetujuan DPR untuk merevisi anggaran ataupun penerapan kebijakan terkait subsidi. Selain itu, pemerintah juga butuh bekerja sama dengan kepala daerah se-Indonesia, yang sebagian besar berasal dari partai politik Koalisi Merah Putih. Pemerintahan Jokowi-JK, kata Nico, terancam tak bertaring.

Nico menilai, kondisi ini bisa saja dibayar mahal oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan mengorbankan prinsip tak transaksional yang selama ini selalu dikedepankan. Menjalankan program-program, kata Nico, memang memerlukan proses negosiasi dan transaksi politik yang melelahkan.

"Jika begitu, bisa jadi pemerintahan Jokowi-JK akan lebih disibukkan dengan urusan mendapatkan dukungan dari DPR dibanding menyelesaikan persoalan bangsa yang kompleks," lanjut Nico.

Lemahnya posisi pemerintah Jokowi-JK, lanjut Nico, juga diprediksi berimbas pada kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Modal kepercayaan publik dan pasar ekonomi atas kemampuan Jokowi-JK mengelola roda pemerintahan perlahan-lahan akan terkikis lantaran tidak mampu menjawab persoalan bangsa dan larut dalam transaksi politik.

Optimisme Jokowi

Meski "disandera" dengan kondisi politik, Jokowi menyatakan optimistis pemerintahannya akan berjalan baik.

"Sekali lagi ya, pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK optimistis pengelolaan negara tetap akan berjalan baik. Jadi, jangan ada yang ragu," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (2/10/2014) siang.

Jokowi mengatakan, meski DPR dikuasai Koalisi Merah Putih, ia yakin hal-hal terkait politik anggaran antara pemerintah dan DPR tak akan terhambat.

"Paling pengesahan anggarannya saja yang lama. Itu ndak masalah. Ya seperti di Jakarta saja. Kita (parpol pengusung Jokowi-Basuki) hanya 11 persen di parlemen, tapi ndak ada sesuatu yang masalah," lanjut dia.

Kuncinya, ujar Jokowi, pemerintahannya akan melaksanakan program-program pro-rakyat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Jika begitu, siapa yang menghalangi program itu bakalan mendapatkan sorotan publik.

"Kita sudah alami itu di Solo dan Jakarta. Asalkan program itu untuk rakyat, ndak akan ada masalah. Di situ saja prinsipnya. Masa program baik untuk rakyat ditolak? Logikanya ndak ada seperti itu," ujar Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News