Emil Dardak Minta Ilmu Public Administrasi Sesuaikan Perkembangan Zaman

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tuntutan zaman yang serba cepat dan dinamis membutuhkan penyesuaian bidang ilmu pengetahuan, termasuk proses pembelajarannya. Salah satunya adalah ilmu Public Administrasi yang harus menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan perkembangan dunia.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menjadi Keynote Speaker Seminar Internasional The New Challanges for Public Administration in the "21 Century di Hotel Garden Palace Surabaya, Senin (26/8).

Baca Juga: Ikhtiar Ketuk Pintu Langit, Khofifah Hadiri Shalawat Akbar Bersama Ribuan Masyarakat Gresik

Wagub Emil Dardak mengatakan, dahulu belajar Ilmu Public Administrasi cenderung berkutat pada kegiatan yang berada di sektor pemerintahan semata. Namun, pada saat ini kegiatan-kegiatan politik maupun ekonomi juga harus mempelajari jurusan tersebut sebagai referensi dalam mengambil setiap keputusan.

Emil menyatakan, bahwa seminar ini diharapkan dapat memberikan paradigma perspektif mengenai serunya belajar Public Administrasi.

Tidak hanya untuk masuk pemerintahan saja, akan tetapi siapa yang mau menjadi politikus, bahkan di dunia usaha akan sangat butuh ilmu tersebut agar lebih banyak diskusi perspektif yang lebih luas di ruang publik.

Baca Juga: Survei ARCI: Khofifah-Emil Dominan di Mataraman

"Tidak berarti semua yang ambil ilmu ini harus bekerja di pemerintahan, melainkan mampu memiliki perspektif mengenai public policy. Terlebih hari ini kita melihat keputusan-keputusan yang diambil oleh negara tidak selamanya linier dengan keputusan ekonomi. Banyak dari kepentingan bisnis yang ada di negara tersebut diambil berdasarkan pertimbangan politik," tegasnya.

Dalam konteks public policy, lanjut Emil, belajar tentang Public Administrasi sangat berbeda, di mana kebijakan satu dengan yang lain punya kepentingan yang berbeda-beda.

Ia mencontohkan, dalam pengambilan keputusan menyikapi permintaan pengusaha dan pekerja juga tidaklah mudah. Terkadang, antara buruh dengan pengusaha memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jika pemerintah pro kepada pengusaha, maka yang terjadi buruh akan merasa ditinggal. Sebaliknya, jika berpihak pada buruh dan tidak mempedulikan pengusaha akan berdampak pada iklim usaha maupun investasi.

Baca Juga: Siap Jadikan Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara, Khofifah-Emil Ajak Sukseskan Pilkada 2024

"Kesemuanya itu, harus mampu dilakukan secara seimbang agar tidak menimbulkan instabilitas ekonomi. Peran dalam Public Administration saat ini adalah mampu membedakan antara kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian memberikan gagasan secara rasional," tutupnya.

Selain Wagub Emil Dardak, narasumber lainnya yang juga memberikan wawasan, antara lain, Restog Krisa Kusuma (Sekretaris Utama Badan Eknomi Kreatif Indonesia), Dr. Aida Abdullah Deputy Dean of Accademic Affair UiTM Malaysia, Sulikah Asmorowati Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unair, dan Ladiatno Samsara (Peneliti, Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur LAN). (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News