Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Teguh Santoso sedang melakukan penandatangangan berita acara pelantikan di hadapan Gubernur Khofifah serta disaksikan Irtama Agus Sukiswo. Foto: YUDI A/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sukaryo Teguh Santoso secara resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/2).
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo SPOG Nomor 009/KP.05.01/Feb/2020 tertanggal 6 Januari 2020.
Baca Juga: Pesan Bupati Lamongan di Puncak Harganas ke-31
Teguh, sapaan Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., sebelumnya adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, yang menggantikan H. Yenrizal Makmur, S.P., M.M., karena memasuki masa pensiun.
Teguh menuturkan, akan melanjutkan apa yang sudah diraih di Jawa Timur terutama BKKBN. Tahun 2019, sukses dengan percepatan reformasi birokrasi dan telah memperoleh label sebagai sebuah lembaga wilayah bebas korupsi (WBK).
"Ini yang harus kita tingkatkan (WBK). Maka 100 hari ke depan ini, tidak hanya WBK, tetapi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Itu target kita. Tentu pelayanan publik harus kita lihat, komitmen yang sudah ada diperkuat, dan keterbukaan informasi, serta sistem monitoring yang ada," tutur dia.
Baca Juga: Harapan Adhy Karyono saat Jawa Timur Jadi Provinsi Pertama Diluncurkannya Aplikasi Population Clock
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd melakukan Cap Jempol Darah saat penyerahan SK Pengangkatan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2020 lalu.
Cap jempol darah pada lembar Pakta Integritas tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung Pakta Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Baca Juga: Viral Pertunangan Balita di Sampang, BKKBN Jatim Turun Tangan, Berikut Kisah Sebenarnya
(Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Teguh Santoso sedang melakukan Cap Jempol Darah pada lembar Pakta Integritas, usai melakukan penandatanganan di hadapan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo. Foto: ist)
Gubernur Khofifah menuturkan, Perwakilan BKKBN Prov Jatim ini merupakan salah satu instansi vertikal selain Kanwil Kemenag, Kanwil BPS serta masih banyak lagi. Ketika berada di Jatim, Khofifah berharap pihaknya menyiapkan suprasistem di koneksitas di antara Kanwil BPS dan Perwakilan BKKBN Jatim.
"Saya ingin ini menjadi satu kesatuan supaya pendekatan program kita itu kalau berbasis keluarga ya keluarga. Jangan satu berbasis keluarga, satu berbasis rumah tangga. Ini yang menjadikan data kita itu sering kali dispute," tutur Khofifah.
Baca Juga: Perkawinan Anak di Jatim Terus Turun, Pj Gubernur Adhy Karyono Jelaskan Penanganannya
Khofifah mengungkapkan, di Indonesia termasuk Jawa Timur, masih banyak yang menggunakan format extended family, satu rumah tangga tapi banyak keluarga. Kalau BKKBN mendata keluarga, maka intervensinya itu menurutnya mendekati ketelitian, presisinya lebih tinggi.
Inspektut Utama (Irtama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN-RI) Drs. Agus Sukiswo, Ak., M.M. dalam sambutannya menjelaskan, pelantikan Pejabat Tinggi Pratama pada hari ini adalah untuk mengisi jabatan kepala perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya dijabat oleh H Yenrizal Makmur karena telah memasuki masa purna tugas, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020.
"Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yenrizal Makmur atas pencapaian terbaknya, bekerja keras bersama lintas sektor serta mitra kerja dalam menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)," jelasnya.
Baca Juga: Bangga! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Lomba Penguatan Kampung KB 2024
Selain itu, lanjut Agus, program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Provinsi Jatim juga menampakkan hasil yang cukup bagus. Di mana dapat dilihat dari persentase usia kawin pertama di bawah 20 tahun pada tahun 2019 turun sebesar 16,92 persen dari total perkawinan.
Turut hadir, mantan Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jatim H. Yenrizal Makmur, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Jatim Arumi Emil Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Nasih, perwakilan DPRD Jatim, serta perwakilan Polda Jatim. (ian/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
