Ada Gelontoran Dana Triliunan Rupiah, Rektor UTM Ingatkan Pentingnya Kawal Perpres 80/2019

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Rektor UTM Dr. Drs. Ec. Moh. Syarif mengapresiasi H. Syafiuddin, S.Sos anggota Komisi V DPR RI terkait langkah konkretnya memperjuangkan terbitnya Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Gerbangkertosusila, BTS, dan Selingkar Wilis.

Syarif mengingatkan pentingnya mengawal Perpres 80/2019 agar dapat dieksekusi, termasuk mengawalnya melalui Badan Anggaran DPR RI, Kementerian, bahkan ke Wakil Presiden.

"Karena jika Perpres 80/2019 ini tidak dikawal, bisa saja Rp 14 triliun yang ada di APBN itu akan hilang. Bisa saja anggaran Rp 40 triliun dicaplok oleh tetangga kabupaten Bangkalan, karena bupati lainnya juga tidak tinggal diam. Pemkab Bangkalan jangan sampai lengah," pinta Moh. Syarif ketika menghadiri kunjungan Komisi V H. Syafiuddin di Pemkab Bangkalan, Senin (10/2).

Menurut Syarif, yang harus menjadi proritas dari terbitnya Perpres tersebut adalah pembangunan Indonesia Islamic Centre Prak (IISP) serta pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan.

"Oleh karena itu, Pemkab harus segera membentuk tim khusus untuk mengawal Perpres ini, tim ini harus bekerja keras, bagaimana merealisasikan Perpres 80/2019. Karena UTM sendiri sudah membentuk Tim Perekonomian Percepatan Bangkalan-Madura sesuai apa yang diutarakan H. Syafiuddin, bahwa UTM siap menjadi laboratorium percepatan ekonomi Madura," tuturnya.

Ia juga berpesan kepada Pemkab Bangkalan agar segera menyesuaikan Perda untuk menindaklanjuti Perpres. Termasuk memikirkan cara mengundang investor ke Bangkalan.

"Tanpa investor kakap, tidak bisa direalisasikan. Karena sebagian besar dana dari Perpres bersumber dari hasil kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBU) selain APBN dan APBD. Sebab itu, penting Bupati membentuk forum investor besar, agar mau menginvestasikan ke Bangkalan, dan Bupati mau menjemput bola atau datang sendiri ke investor. Saya yakin kalau proaktif, investor akan berbondong-bondong datang, dengan catatan regulasinya diatur dengan baik. Kalau perlu Bupati dan tim seminggu berkantor di Jakarta untuk melobi sana-sini, termasuk menjemput investor besar," ucapnya.

Ia juga berharap, Syafiuddin bisa memperjuangkan proyek IISP dan Pembangun Pelabuhan Tanjung Bulupandan agar dimasukkan ke APBN.

"Kalau perpres ini gagal dieksekusi, maka tidak ada lagi pontensi dan program percepatan pembangunan ekonomi Madura, Bangkalan akan seperti sekarang ini," pungkasnya. (uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News