Dari Kiri, Wakil Gubernur Jatim Emiel Dardak, Menseskab Pramono Anung, Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Menteri PUPR Basuki HadiMulyono. (foto: ist)
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi sudah memastikan bahwa Pembangunan Bandar Udara (Bandara) Kediri akan dimulai pada 16 April 2020 mendatang. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kediri, Sabtu (15/2) lalu.
Pemerintah Kabupaten Kediri berharap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dari masyarakat Kabupaten Kediri.
Baca Juga: Peringati HUT Korpri, Pjs Bupati Kediri Dorong ASN Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi
“Ketika Bandara Kediri sudah berdiri, supaya banyak orang Kabupaten Kediri masuk sebagai pekerja di dalam. Kita bersedia untuk menambah skill mereka supaya waktu perekrutan bisa masuk,” kata Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat mendampingi Menhub Budi Karya Sumadi.
Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Kediri itu ingin warganya bisa menangkap peluang positif dari datangnya bandara. Namun, mereka harus memiliki kemampuan ketrampilan terlebih dahulu yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
“Harus sesuai dengan ketentuan, bukan karena ditolong saja. Sehingga akan kita kursuskan nanti,” janji Bupati.
Baca Juga: Pembangunan Bandara Dhoho Kediri dan Jalan Tol, Menteri PUPR Beri Apresiasi PT Gudang Garam
(Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dan berdiskusi dengan Wakil Gubernur Jatim Emiel Dardak)
Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini mengkilas balik tugas pokok Pemkab Kediri dalam menyukseskan proyek Bandara Kediri. Menurut Bupati, Pemkab Kediri membantu investor dalam hal ini PT Gudang Garam Tbk Kediri untuk membebaskan lahan. Tugas tersebut telah dirampungkan hingga batas akhir 31 Januari 2020.
Baca Juga: Bagikan PTSL di Dua Desa, Pjs Bupati Kediri Imbau Warga Jaga Bidang Tanah Masing-Masing
“Tugas Pemkab Kediri nomor satu membantu investor untuk pembebasan lahan. Dan ini tinggal 0,6 persen, itu batasnya 31 Januari lalu. Hanya sekitar 10 pemilik saja yang dikonsinyasi,” terang Bupati. Sisa 10 pemilik tersebut kini dalam proses konsinyasi atau mekanisme pembayaran dengan cara pihak investor menitipkan uang ganti untung ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
Diakui Bupati, sebelum deadline 31 Januari lalu, masyarakat terdampak berbondong-bondong melakukan transaksi pelepasan lahan. Dirinya menyebut dalam jumlah puluhan orang. Akan tetapi, karena banyaknya warga yang akhirnya memilih merelakan tanahnya, proses peralihan hak secara administrasi itu diteruskan di bulan berikutnya.
“Sebagian itu sudah mau deadline pada 31 Januari mau melepas. Tetapi perhitungannya tidak selesai hari itu. Ada sekitar berapa puluh begitu kita selsaikan kemudian,” kata Bupati.
Baca Juga: Pemkab Kediri Raih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik
Masih menurut Bupati, dalam proses pembebasan lahan tersebut, Forkopimda Kabupaten Kediri bersama Staf Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dalam kunjungannya ke Kediri memastikan groundbreaking pembangunan Bandara Kediri dimulai April 2020 mendatang. Proyek ditargetkan rampung selama dua tahun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KBPU. Sumber pembiayaan seluruhnya mulai pembebasan lahan sampai pembangunan dari PT Gudang Garam Tbk kediri. (adv/kominfo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
