Ekonom Unej Minta Pemkab Jember Realokasi Anggaran untuk Tangani Dampak Corona

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) melemahkan perekonomian masyarakat. Dan yang paling merasakan adalah para pekerja harian di Kabupaten Jember.

Pasalnya, kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan social distancing dan imbauan work from home, membuat aktivitas perekonomian lumpuh, khususnya kegiatan ekonomi di tingkat bawah.

Menurut dosen sekaligus peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qori'ah, Pemkab Jember harus melakukan langkah cepat dengan realokasi pos anggaran daerah. Harapannya, dampak Covid-19 tidak sampai merembet menjadi persoalan yang lebih serius.

"Meski berbeda dengan kasus krisis 1998, di mana korporasi dan dunia usaha skala besar terdampak lebih parah. Namun, jika pemerintah daerah tidak melakukan kebijakan yang cepat dan tanggap, maka pandemik ini akan berdampak pada unproductive worker, bahkan muaranya bisa pada tingkat mortalitas (kematian)," kata Ciplis saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/4/2020).

Menurut Ciplis, pendemik virus corona ini mengakibatkan masyarakat tidak memiliki penghasilan cukup. "Apalagi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian," katanya.

Bahkan kondisi ini, lanjut Ciplis, sampai menyebabkan dampak pelemahan ekonomi. "Karena Corona akan terus meluas, sehingga harus segera mendapatkan respons bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah di tingkat daerah," ungkapnya.

Menurutnya, yang menjadi persoalan pada saat ini bukan harga yang melonjak tinggi. "Namun, melemahnya daya beli masyarakat secara bersama-sama lantaran hilangnya income (penghasilan) pekerja kelas bawah yang jumlahnya cukup banyak," ujarnya.

Ciplis juga memperkirakan inflasi akan tetap terjadi di tengah pandemik Corona apabila ada panic buying (penimbunan) di tengah masyarakat, rantai pasok yang berkurang karena terjadi PHK, serta permintaan barang terlalu tinggi.

"Hal ini bisa mengakibatkan kelangkaan barang dan akhirnya kenaikan harga tidak dapat dikendalikan. Namun sejauh ini, saya melihat hal yang yang harus ditangani oleh pemerintah adalah jaminan terhadap pekerjaan harian," tuturnya.

Karena itu, Ciplis menilai pilihan yang paling memungkinkan adalah dilakukan realokasi anggaran daerah. Nantinya, pengalihan dana itu dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer, dan pemaksimalan tenaga medis.

"Pada sisi dampak lain, dana realokasi digunakan untuk memberikan bantuan sosial berupa bantuan kebutuhan pokok (sembako), dana kesehatan (BPJS), dana pendidikan (paket internet murah), dan pengurangan atau bantuan biaya listrik bagi rumah tangga yang mempunyai daya listrik 450 - 900V, serta penundaaan pembayaran kredit dan penangguhan pembayaran pajak kendaraan," tegasnya.

Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember

Namun sebelum melaksanakan kebijakan tersebut, pihaknya berpesan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memiliki akurasi data penduduk miskin dan pra sejahtera, sehingga bantuan bisa lebih tepat sasaran. (ata/yud)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News