AKD Minta Pemerintah Tak Diskriminatif Dalam Menyalurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim meminta pemerintah agar hati-hati dalam penyaluran bantuan virus Corona (Covid-19) kepada masyarakat terdampak. Ia minta pemerintah tidak diskriminatif dalam menyalurkan bantuan dampak Covid-19.

"Kami meminta pemberian bantuan benar-benar tepat sasaran dan tak diskriminatif. Sebab, kondisi saat ini masyarakat lagi sensitif di saat mereka diminta tinggal di rumah untuk mencegah sebaran Covid-19, " ujar Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (8/4).

Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023

Nurul Yatim mengingatkan pemerintah, bahwa masyarakat yang terdampak Covid-19 bukan hanya warga kurang beruntung (miskin, Red). Namun, hampir menyeluruh warga terdampak.

"Ekonomi warga kami, khususnya di desa sangat berdampak, mayoritas perekonomian mereka oleng dampak Covid-19. Untuk itu, kami juga meminta perhatian pemerintah melihat fakta ini," ungkap Kades Baron Kecamatan Dukun ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Gresik telah menganggarkan sebesar Rp 164 miliar untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan keterangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, dana itu terinci untuk sejumlah item kegiatan.

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, mengungkapkan dari Rp 164 miliar itu, sebesar Rp 120 miliar akan digunakan untuk jaring pengaman sosial (bantuan warga miskin) dampak Covid-19. "Rp 120 miliar kami sepakati untuk jaring pengaman sosial, membantu masyarakat kurang mampu," tegas Nurhamim.

Menurut Nurhamim, dana Rp 120 miliar itu bersumber dari anggaran tak terduga. Yang awalnya Rp 2,5 miliar, kemudian ditambah pergeseran anggaran Rp 121 miliar. "Sehingga, total anggaran tak terduga sebesar Rp 124 miliar," pungkasnya.

Sementara Anggota Banggar Faqih Usman menambahkan, bahwa anggaran Rp 164 miliar itu juga untuk mendukung sejumlah kegiatan dampak Covid-19. Di antaranya, RSUD Ibnu Sina Rp 1,3 miliar, BPBD Rp 1,1 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 998 juta.

Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan

Kemudian, social distancing COVID-19 Rp 479 juta, tracing (penelusuran) COVID-19 Rp 4,8 miliar, klaim RS swasta dan klinik Rp 3,2 miliar, medical checkup Nakes Rp 242 juta, dan penyedia alat pelindung diri (APD) dan BMHP Rp 7 miliar.

Selanjutnya, kuratif Rp 3,2 miliar, penyedia tempat rehab Rp 200 juta, penyedia konsumsi rehabilitasi Rp 500 juta, pengamanan lokasi rehab Rp 240 juta, dan penanganan pedagang kaki lima (PKL) dampak ekonomi Rp 3,6 miliar. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News