Tak Ada ADK, Puluhan Kelurahan di Gresik Terancam Tak Terdaftar BLT JPS Dampak COVID-19

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan Kelurahan di Kecamatan Kebomas dan Gresik tak mendapatkan Alokasi Dana Kelurahan (ADK). Praktis, lurah wilayah tersebut tak bisa memberikan bantuan kepada warganya yang terdampak Covid-19, seperti halnya yang dilakukan pemdes melalui Dana Desa (DD).

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gresik, Eddy Santoso. Menurutnya, di puluhan kelurahan wilayah kecamatan Kebomas dan Gresik masih banyak warga kurang beruntung.

"Mereka tak bisa dapat BLT (bantuan langsung tunai) dari kelurahan seperti warga di desa lain dapat BLT Dana Desa (DD). Sebab di kelurahan tak ada ADK. Hal ini terungkap setelah kami mengadakan pertemuan dengan para kades dan lurah di Kecamatan Kebomas, Rabu (6/4)," ujar Eddy Santoso kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (7/5).

Dalam pertemuan itu, lanjut Eddy, juga diketahui bahwa sampai saat ini lurah belum melakukan pendataan warganya untuk diusulkan mendapatkan BLT program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak COVID-19 yang telah dianggarkan pemerintah sebesar Rp 210 miliar untuk 116 ribu kepala keluarga (KK).

"Jadi, pada saat pertemuan lurah-lurah mengungkapkan belum mendata warganya untuk diajukan mendapatkan BLT JPS. Padahal, waktunya mepet," ungkapnya.

"Kalau para lurah tak menyetorkan data, maka warganya yang berhak mendapatkan BLT JPS terancam tak terdaftar. Makanya, kami meminta lurah cepat mendata warganya untuk dapat BLT," jelas Ketua DPC PD Gresik ini.

Eddy mengungkapkan, kades dan lurah seharusnya sudah menyetorkan data calon penerima BLT berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel), paling akhir Jumat (8/5) besok.

Untuk itu, Eddy meminta kepada lurah, agar Kamis (7/5) hari ini sudah menggelar muskel dan mendata warga penerima BLT.

Dari hasil pertemuan antara Bapeda dan DPRD Gresik, bahwa dari target 116 ribu KK yang dijatah mendapat BLT, hingga Selasa (5/5), tercatat baru 46.124 KK yang terdaftar. "Jadi, masih kurang 60 persen lebih data calon penerima BLT JPS yang belum disetorkan desa dan kelurahan," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News