Konflik DPRD-Pemkab Jember akan Disampaikan Ketua DPD RI ke Presiden Jokowi

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan akan membawa kasus ketidakharmonisan hubungan antara DPDR Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember ke Presiden RI Joko Widodo. Apalagi Kemendagri sudah menyampaikan tentang hal itu kepada Gubernur Jawa Timur agar mendapat perhatian.

“Tidak sehat jika situasi seperti ini berlarut. Terutama di tengah penanganan wabah Covid-19. Karena yang rugi pasti rakyat. Apalagi sampai jadi kegaduhan, karena DPRD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Padahal salah satu fungsi DPRD juga pengawasan agar proses penanganan Covid, khususnya bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ungkap LaNyalla di Gedung DPRD Jember, Kamis (4/6/2020).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyampaikan beberapa hal kebijakan Bupati Jember yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan dalam membuat keputusan. “Dalam penyaluran bantuan, bupati membuat satgas sendiri tanpa dasar hukum. Satgas tersebut diisi relawan bupati yang bekerja untuk kepentingan pilkada,” beber Syauqi.

Ia juga mengungkap, bupati tidak melibatkan RT/RW dan pondok pesantren dalam proses penyaluran bantuan dan penanganan Covid-19. Padahal Jember memiliki sekitar 700 ponpes. “Ini kan arogan. Karena itu kami mendukung penuh keputusan mayoritas Senator di Senayan, agar Pilkada 2020 ditunda dulu,” bebernya.

Dialog Virtual PTKIN

Sebelumnya, Rabu (3/6/2020) malam, LaNyalla hadir dalam acara Ngobrol Bareng Tapi Santai (Ngobras) bersama Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang juga Rektor IAIN Jember, Profesor Babun Suharto serta perwakilan dari sembilan IAIN di Indonesia dengan tema "Roadmap dan Masa Depan PTKIN" yang digelar secara virtual.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla berkomitmen untuk memberikan dukungan percepatan proses perubahan status dari 9 IAIN di Indonesia itu menjadi UIN. Ketua DPD RI akan menyampaikan hal itu kepada Menpan/RB Tjahyo Kumolo, mengingat proses perubahan tersebut hanya menunggu persetujuan dari Menpan/RB.

Ia meyakini, pemerintah akan terus memberikan fasilitas, dukungan pendidikan, dan pengembangan diri bagi talenta anak-anak bangsa, karena akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Indonesia.

IAIN sebagai salah satu pencetak SDM terdidik yang memiliki akhlak mulia dan visi keagamaan, harus mengambil peran. Sebab, salah satu kualifikasi SDM unggul adalah berakhlak mulia dan taat menjalankan syariat agamanya.

“Dengan perubahan menjadi UIN, maka semua skup yang dijalankan dan ditargetkan juga akan lebih luas. Jumlah tenaga pendidik juga akan meningkat. Jumlah mahasiswa juga akan meningkat. Infrastruktur dan fasilitas juga akan ikut meningkat. Sehingga hasil akhirnya, secara kualitatif akan terjadi peningkatan output lembaga pendidikan ini. Itulah harapan kita semua,” tukas alumni Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang ini.

Sementara itu, Ketua Forum PTKIN Profesor Babun Suharto berterimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan oleh DRD RI dalam proses peralihan status IAIN menjadi UIN tersebut. “Kami atas nama 9 rektor IAIN sangat berterimakasih kepada Ketua DRD RI yang telah memberi dukungan pengembangan pendidikan tinggi Islam dalam membangun peradaban bangsa,” kata Profesor Babun.

Selain Rektor IAIN Jember, hadir dalam diskusi virtual tersebut Rektor IAIN Surakarta, IAIN Tulungagung, IAIN Purwokerto, IAIN Ambon, IAIN Bengkulu, IAIN Samarinda, IAIN Palu dan IAIN Gorontalo. Selain itu tampak hadir pula Rektor IAIN Papua yang oleh Kemenag RI belum diajukan sebagai kandidat alih status. (ata/yud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News