SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya imunitas nasional, yang ditandai dengan social shock di kelas masyarakat bawah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa peristiwa akhir-akhir ini.
Menurunnya koordinasi politik dengan adanya pembatalan kegiatan haji dan pelepasan narapidana asimilasi merupakan bukti adanya social shock. "Akibat pandemi Covid 19 juga memunculkan persepsi negara gagal dan hilangnya kemaslahatan," ujar Prof. Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.
Baca Juga: Mulai 1 Januari 2024 Vaksin Covid-19 Tak Lagi Gratis
Guru besar UIN Malang itu menyampaikan hal tersebut dalam seminar nasional online (webinar) yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (IKA UINSA), Jum'at (5/6/2020) .
Alumni Fakultas Syariah UINSA tersebut menerangkan, negara gagal bisa ditandai dengan hilangnya kontrol wilayah sendiri. Misalnya, Papua menerapkan kebijakan lockdown sendiri. Monopoli pengerahan pasukan TNI-Polri akibat pemerintah daerah kewalahan.
Kemudian, tergerusnya kewenangan yang sah dengan main hakim sendiri. Tidak mampu melayani publik dibuktikan adanya sopir melakukan boikot. Tidak mampu berinteraksi dengan negara lain. Pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan pemerintah daerah.
Baca Juga: Petrokimia Gresik Terima Jatim Bangkit Award 2023
Selanjutnya, adanya korupsi yang meluas, pengungsi tak terkendali, serta memburuknya ekonomi secara tajam. Hal-hal semacam itu, Nur Yasin berharap tidak terjadi. "Saya tidak pingin NKRI chaos. Saya pingin NKRI harus kuat," kata Yasin.
Perkuat NKRI, Polisi Kawal Kampung Siaga
Narasumber lainnya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi, S.H., S.S.T., dalam seminar bertema "Penguatan NKRI Ditengah Pandemi" mengungkapkan, untuk menguatkan NKRI di masa pandemi Covid-19, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah telah sukses mengawal Kampung Siaga (Kasi) di beberapa wilayah. Konsep ini bisa dicontoh daerah lain untuk merekatkan persatuan bangsa.
Baca Juga: Mulai 24 Januari 2023 Masyarakat Umum Bisa Lakukan Vaksinasi Booster Kedua
Dijelaskan, Kampung Siaga ini merupakan kampung bentukan kolaborasi pemerintah bersama warga dengan pengawalan kepolisian. Kasi menerapkan protokol Covid-19.
"Warga dengan kesadarannya menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan menjaga hubungan di masyarakat supaya tetap kondusif," kata Luthfi-panggilan akrab Ahmad Luthfi.
Polda Jawa Tengah, lanjutnya, mengerahkan 10.300 personil dari total jumlah polisi 33 ribu personil. Dari sisi keamanan katanya, Polda Jawa Tengah juga terus memantau setiap perkembangan situasi dan kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Daftar Kombinasi Vaksin COVID-19 Booster Kedua Bagi Lansia
Sebelum mengakhiri materinya, Kapolda menyampaikan bahwa banyak orang salah paham tentang banyaknya narapidana yang dipulangkan.
"Pembebasan narapidana asimilasi itu keputusan Kemenkumham, bukan kepolisian, dengan pertimbangan pandemi Covid-19. Alhamdulillah di Jawa Tengah tetap aman dan tidak ada kejadian menonjol. Kita terus pantau melalui Babinsa," kata Luthfi.
Sementara soal pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) telah ditemukan beberapa kejadian, namun tetap bisa dikendalikan.
Baca Juga: Indonesia Presentasikan Keberhasilan Program Vaksinasi Merdeka di Rapat Tahunan OECD
"BLT itu maksudnya untuk menggerakkan roda perekonomian, supaya ada perputaran transaksi selama tiga bulan. Kesalahannya, justru dipakai membeli baju lebaran oleh penerimanya," tandas Kapolda.
Bukan hanya itu, juga ditemukan data bahwa ada pelanggaran di lapangan. "Ada mark up dan ada pak lurah yang mendata keluarganya supaya dapat BLT," tambah Luthfi.
Seminar yang dipandu Choliq Baya, wartawan senior Jawa Pos grup itu semakin semarak karena diikuti alumni UINSA dari beberapa propinsi diantaranya Jawa Timur, Madura dan Kalimantan. (*)
Baca Juga: Berawal dari Pandemi, Ngaji Online Syarihub Kini Diminati Warga Indonesia hingga LN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News