SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menkopolhukam Prof Dr Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menegaskan bahwa pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final.
“Sebab berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk merubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966,” tegas Mahfud MD dalam acara Halal Bihalal Nasional Webinar para tokoh Madura yang diselenggarakan Keluarga Mahasiswa Madura Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (13/6/2020). Acara itu diikuti para tokoh Madura Lintas Provinsi dan Lintas Negara.
Baca Juga: Mahfud MD: Seharusnya Polisi Tak Sungkan Periksa Budi Arie, karena Jantung Persoalan
Menurut Mahfud MD, bagi pemerintah Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham.
“Kelima sila tersebut tidak bisa dijadikan satu atau dua atau tiga, tetapi dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dengan istilah satu tarikan napas,” tegas Mahfud MD yang alumnus Pondok Pesantren Almardhiyyah, Waru, Pamekasan Madura, Jawa Timur itu.
Menurut Mahfud, Rencana Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) disusun oleh DPR RI. RUU tersebut masuk Prolegnas tahun 2020. “Tahapan sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU-nya. Presiden belum mengirim Supres (Surat Presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan,” tegas tokoh NU asal Madura itu.
Baca Juga: Luruskan Penyebutan Hakim dalam Tap MPRS, Mahfud MD: Yang Mulia atau Yang Memalukan?
Ia menegaskan, jika nanti saat tahapan sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans dengan payung "Mengingat: TAP MPR No. I/MPR/1966".
“Di dalam Tap MPR No. I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPR No. XXV/1966 terus berlaku,” katanya.
Sebagai putra Madura, Mahfud MD mengajak seluruh warga Madura untuk mempertahankan komitmennya kepada NKRI yang berdasar Pancasila. Menurut dia, Pancasila yang semula digagas dan diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan satu rangkaian dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan Pembukaan tanggal 18 Agustus 1945.
Baca Juga: Viral Pernyataan Babe Haikal Terkait Sertifikasi Halal, Mahfud MD Beri Tanggapan Menohok
“Perumusannya semua dipimpin oleh Bung Karno sampai ada kesepakatan pendiri bangsa pada sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945,” jelas guru besar UII Yogyakarta itu.
Mahfud MD juga mengatakan bahwa orang Madura mempunyai jatidiri yang pernah dirumuskan oleh ulama Bassra (Badan Silaturrahim Ulama se-Madura) yaitu Islami, Indonesiawi, Manusiawi, dan Madurawi.
Menurut dia, orang Madura bersifat inklusif dan egaliter dengan etos kerja keras dan blak-blakan alias tegas.
Baca Juga: Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Yankes Bergerak di Grahadi
Hadir dalam webinar itu tokoh-tokoh Madura, antar lain: Prof Didik Rachbini (Indef), Prof. Khairil Anwar Notodiputro (IPB), Prof. Arif Satria (Rektor ITB), para ulama dan bupati se Madura, Prof Amien Rifai, dan tokoh-tokoh Madura dari lintas negara. (MMA)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News