Rektor UTM Dr. Drs. Ec. Moh. Syarif, M.Si
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Rektor UTM Dr. Drs. Ec. Moh. Syarif, M.Si merespons hasil RDP Komisi V DPR RI dengan BPWS, Senin (22/6) lalu, terkait keberadaan BPWS. Dalam RDP itu, tupoksi BPWS akan dikonsultasikan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR).
Terkait hal ini, Moh. Syarif menyarankan Komisi V agar lebih baik melakukan penyempurnaan kepada BPWS, karena lembaganya sudah bagus. "Tinggal penajaman tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)," ujar Syarif saat dihubungi wartawan bangsaonline.com, Selasa (23/6).
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
Menurutnya, tupoksi BPWS saat ini sudah luar biasa. "Sesuai Perpres nomor 27 tahun 2008 memberikan ruang yang sangat luar biasa, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan, dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu," jelas Syarif.
"Sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Hj. Nurhayati (Wakil Ketua Komisi V DPR RI) terkait indikator keberhasil BPWS yang selama ini belum tampak, dan belum tercapai tujuan sesuai yang diamanatkan Perpres 27/2008, karena banyak Pelaksana tugas (Plt) yang perlu dibenahi. Harusnya pejabat di BPWS sudah didefinitif, sehingga apa yang dikerjakan BPWS lebih maksimal," ujarnya melalui sambungan telepon.
Namun demikian, Syarif menegaskan apa yang disampaikannya ini hanyalah sumbang pikiran dan sekadar memberi masukan. "Saya sarankan agar lembaga itu disempurnakan, karena Plt pejabat BPWS sudah lama, di mana akan memperngaruhi terhadap kinerja," ucapnya.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
Ia berharap, apapun lembaganya, yang penting porsi percepatan pembangunan Madura yang harus menjadi proritas. "Harus ada lembaga yang dapat membantu percepatan pengembangan ekonomi Madura lewat APBN," katanya.
Seharusnya, lanjut Syarif, Madura jadi klaster tersendiri. Sehingga pengembangan lebih mudah, menjadi daerah yang ekonominya maju sesuai apa yang tertuang di Perpres 27/2008.
"Sementara BPWS perlu membangun harmonisasi dengan para pimpinan empat kabupaten yang ada di Madura, agar pekerjaan tidak tumpang tindih dengan pemerintah daerah. Artinya, dibutuhkan harmonisasai dengan empat bupati di Madura. Harmonisasi penting dengan para pemangku kebijakan di Maduara, agar dapat menyinkronkan pembangunan yang ada di empat kabupaten agar tidak tumpang tindih," pungkasnya. (uzi/dur)
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
