Hasil Diskusi Bersama Dirut RS dan Kemenkes, Istilah ODP dan PDP akan Diganti

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemkot Surabaya menggelar pertemuan dengan direktur rumah sakit (RS), kepala puskesmas, serta camat se-Surabaya di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (1/7/2020). Pada pertemuan ini, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengajak para direktur rumah sakit untuk berdiskusi perihal penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit.

Acara pertemuan tersebut juga dihadiri oleh rombongan Staf Khusus Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang memberikan bantuan serta berbagi pengalaman dengan rumah sakit di Surabaya untuk bersama-sama dalam menekan angka kematian.

Rombongan itu terdiri dari Staf Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) Daniel Tjen, Jajang Edi Priyatno, dan Alexander Kaliaga Ginting. Kemudian Direktur Utama RSPI, Dirut RSUP Persahabatan, Kasubdit TBC P2P dan Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma mengajak kepada seluruh direktur untuk berdiskusi apa saja yang menjadi keluhan dalam menangani pasien Covid-19. Ia juga memberikan secarik kertas kepada para direktur tersebut untuk diisi apa saja yang menjadi kebutuhan dan kendala setiap rumah sakit.

“Mohon bapak ibu, kertasnya diisi nggih. Apa pun yang menjadi keluhan panjenengan sedoyo (anda semua), kita sama-sama berjuang pada kondisi saat ini,” kata Risma mengawali pertemuan.

Risma menyatakan bahwa selama ini ia bersama jajarannya berjuang sekuat tenaga untuk memutus pandemi ini dengan berbagai intervensi. Mulai dari permakanan, tracing, hingga dibuatnya Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo atas inisiasi Kapolda Jatim.

Wali kota perempuan pertama ini meminta agar para camat juga ikut angkat bicara terkait suka dukanya dalam memutus pandemi ini. “Saat ditemui oleh petugas ke rumah warga yang positif, sebagian warga menolak. Tapi kita harus memaksakan mereka untuk mau diisolasi. Sebenarnya bukan warga yang mengucilkan tapi mereka (pasien) yang malu,” ungkap Risma.

Risma juga memaparkan terkait instruksi Menteri Kesehatan (Menkes) kepada Surabaya untuk menurunkan angka kematian agar terus dilakukan. Untuk itu, ia bersedia membantu peralatan ke rumah sakit termasuk alat pelindung diri. Bahkan, pihak Kemenkes juga menyatakan bersedia membantu apa pun yang dibutuhkan rumah sakit.

“Alhamdulillah, tadi disampaikan Staf Khusus Kemenkes akan dibantu untuk peralatan itu. Artinya mungkin dengan peralatan itu kita bisa mengurangi lagi angka kematian. Saat ini hampir 90 persen angka kematian pasien Covid-19 disertai dengan penyakit penyerta,” paparnya.

Presiden UCLG Aspac ini mengungkapkan, setelah pertemuan itu akan ada pembahasan dengan Staf Khusus Kemenkes untuk merinci apa saja yang dibutuhkan rumah sakit di Surabaya ini. Misalnya, membuat ruangan tekanan negatif, hingga menyiapkan laboratorium.

“Tapi kita akan terus berinovasi dan membuat terobosan mengingat untuk membuat satu lab saja dibutuhkan sekitar Rp 600 juta. Tetapi, yang disampaikan beliau kita butuh ruang isolasi dahulu,” kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Kemenkes RI, Alexander Ginting mengungkapkan, nantinya akan ada revisi kelima yang di-launching-kan pada bulan Juli terkait Permenkes terbaru. “Saat ini sudah tahap revisi akhir,” ungkap Alexander.

Ia menjelaskan, pada revisi kelima itu juga akan diikuti dengan revisi klaim di mana akan dijelaskan secara detail klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19. Selain itu, penggantian istilah juga akan dilakukan. Salah satunya adalah tidak digunakannya lagi istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Kita pakai istilah suspect, probable, confirmed. Jadi mereka nanti dengan gejala dan PCR-nya positif masuk confirmed. Kalau PCR-nya belum positif, maka masuk probable. Mereka yang close contact bisa dengan gejala atau tidak, masuk suspect,” pungkasnya. (ian/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News