Pedagang Sangsikan Kelanjutan Pembangunan Pasar Induk Kota Batu

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Pemkot Batu memang sudah menyeleksi tempat yang akan menjadi tempat relokasi pedagang Pasar Induk Kota Batu. Kendati demikian, pengurus Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Pasar Induk Kota Batu menyangsikan kelanjutan pembangunan Pasar Induk Kota Batu di atas lahan lebih kurang 4.000 meter persegi itu.

Pasalnya, saat ini pemerintah menunda Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik karena pandemi Covid-19.

Baca Juga: Imbas PMK, Pemkot Batu Tutup Pasar Hewan Pathok

"Program awal pembangunan pasar ini kan dari APBN. Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang dana APBN itu sendiri. Jangan sampai Pemkot Batu terburu-buru, sehingga nantinya menjadi proyek mangkrak," ujar Johan Bambang Irawan, Wakil Ketua HPP Pasar Batu, Rabu (15/7).

Selain menunda DAK fisik, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga telah memotong semua anggaran sampai Rp 731,7 miliar, yang akhirnya tinggal Rp 200 miliar untuk pasar se-Indonesia.

Ditanya tentang upaya Pemkot Batu yang telah menyiapkan area yang menjadi tempat relokasi pedagang, Johan mengaku sudah mendengar informasi tersebut.

Baca Juga: Satlantas dan Dishub Kota Batu Tertibkan Parkir Liar di Area Relokasi Pasar Batu

"Kami sudah dengar informasi mengenai relokasi pedagang. Namun para pedagang belum merespons positif tentang relokasi ini. Apalagi sejak berhentinya proses tahapan yang bersamaan dengan pandemi Covid-19 ini, kami tidak pernah lagi terlibat dalam proses relokasi pedagang ini," terangnya.

Senada, Arif Setyawan, Sekretaris HPP Pasar Batu juga mengatakan pihaknya belum pernah komunikasi lagi dengan Pemkot Batu, sejak berhentinya proses DED pembangunan Pasar Induk karena Covid-19.

"Kami sendiri bingung karena alokasi APBN saat ini banyak untuk penanganan covid, dan saat ini hanya Rp 200 M untuk seluruh pasar tradisional se-Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: Relokasi Pasar Buah ke Pasar Sayur, Wali Kota Batu: Pedagang Buah Dapat Tempat Layak

Ia juga menegaskan, berdasarkan pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa proyek yang membutuhkan biaya besar akan ditunda pengerjaannya sampai tahun 2022-2023 karena biaya yang mendesak. Saat ini pemerintah melakukan refocusing anggaran pada bidang kesehatan, ekonomi, dan penanganan dampak sosial. (asa/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News