Masih Pandemik, DPRD Bangkalan Kritik Pengadaan Seragam OPD Rp 772 Juta di APBD Perubahan

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - H. Musawwir, Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan menuding pemkab tidak memiliki rasa simpati dan empati kepada rakyatnya. Pasalnya di masa krisis akibat pandemik ini, pemkab masih menganggarkan baju seragam untuk OPD dengan nilai Rp 772 juta di Rancangan Perubahan APBD TA 2020.

"Padahal dampak hantaman Covid-19 di Bangkalan menyentuh berbagai lini, mulai nelayan, UMKM, serta banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, akibat musibah bencana non alam Pandemi Covid-19," kata Musawwir kepada bangsaonline.com, Selasa (11/8/2020).

Menurutnya, pengadaan seragam OPD itu diperuntukkan Dinas Pendidikan Rp.105 juta (160 stel), DPUPR Rp.200 juta (200 stel), DPRKP Rp.56 juta (112 stel), dan Dinas Ketahanan Pangan Rp.28,8 juta (59 Stel)

Kemudian Bapeda Rp.111,8 Juta (120 stel), Dinas Peternakan Rp.85 juta (120), Dinas Perikanan Rp.71,9 Juta (92 stel), DPMD Rp.65 Juta (72 stel), dan BKDPSDS Rp.49,8 Juta (75 stel).

Ia mengaku sudah menyampaikan kritikan dalam Pemandangan Umum terhadap pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan APBD. "Pengadaan baju seragam tersebut tidak mencerminkan pemerintah memiliki sense of crisis, kepedulian pada krisis yang diambang pintu Indonesia akibat dampak Covid-19," cetus politikus PKS ini.

Bahkan ia mengatakan pengadaan seragam tersebut melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 78/PMK.02/2019. Di mana maksimal harga per stel baju seragam tidak boleh lebih dari Rp.460.000. Sedangkan yang dianggarkan pemkab bisa mencapai Rp 1 juta per stel.

"Seharusnya anggran tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya yang lebih urgen untuk penanggulangan Covid-19, agar tidak semakin memperburuk dampak Covid-19 di Bangkalan, serta agar dapat menekan laju kasus positif Covid-19, sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2020 dan Inpres Nomer 4 tahun 2020," ungkapnya. (uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News