H. Syafiuddin, S.Sos Anggota Komisi V DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Gedung Komisi V DPR RI, Senin (14/9/2020).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggaran Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk peningkatan jalan di Pulau Madura nihil setiap tahunnya. Peningkatan jalan nasional Madura tidak ada perubahan beberapa tahun ini.
Dengan nihilnya peningkatan jalan nasional, baik pelebaran atau penambahan, bukan hanya berdampak terhadap lesu dan mandeknya laju pertumbuhan perekonomian Pulau Garam. Bahkan berdampak fatal terhadap kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Angkanya selalu meningkat tiap tahun.
Hal ini disampaikan H. Syafiuddin, S.Sos anggota Komisi V DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR terkait rencana Kerja Tahun 2021 di Gedung Komisi V DPR RI, Senin (14/9/2020).
"Populasi penduduk Pulau Madura kurang lebih sama dengan Provinsi Bali, Aceh, Nusa Tenggara Timur. Namun anggaran yang dikucurkan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) tidak sebanding," ujar legislator asal Dapil Madura.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran saat ini hanya mencapai 30 milyar yang di kuncurkan ke Madura untuk pemeliharaan saja,seharus Kementerian PUPR untuk peningkatan Jalan Nasional atau pembangunan Madura dapat mengalokasi anggaran sedikitnya 300 milyar," pinta Politikus PKB
Oleh karena itu, ia mengusulkan peningkatan jalan nasional di Madura. Selain untuk peningkatan laju perekonomian, juga agar dapat menekan angka kecelakaan.
