Semua Tamu yang Hendak Masuk ke Acara Gubernur Jatim di Pemkab Gresik Harus Rapid Test

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kebijakan rapid test (tes cepat) dilakukan bagi para tamu undangan yang menghadiri acara Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam rangka penyerahan sejumlah bantuan di kantor Pemkab Gresik, Jalan Dr. Wahidin S.H, Kamis (17/9).

Kondisi ini membuat para tamu undangan harus antre saat hendak masuk. Mereka satu per satu menjalani rapid test yang diadakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, di depan Kantor Bagian Umum Setda Gresik.

Mereka yang ikut rapid test mulai dari pejabat, forkopimda, hingga anak yatim piatu dan dhuafa' yang ikut acara.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, Nanang Setiawan membenarkan adanya rapid test bagi tamu yang ikut acara Gubernur Jatim. "Semua harus rapid test. Yang tak rapid test tak boleh masuk di acara Bu Gubernur Jatim," ungkap Nanang kepada BANGSAONLINE.com, sebelum masuk ke acara, Kamis (17/9).

Menurut Nanang,hasil rapid test bisa diketahui dengan cepat hanya dengan waktu 15 menit. "Jadi, setelah rapid hasilnya langsung ditunggu, karena hanya seperempat jam," terang Nanang.

Senada dikatakan Kepala Diskop, UKM, dan Perindag Gresik, Agus Boediono. "Iya, ini saya juga habis rapid test," katanya.

Rapid test ini merupakan kebijakan untuk memperketat proteksi sebaran Covid-19 di lingkup Pemkab Gresik khususnya, dan Kabupaten Gresik pada umumnya.

Meski saat ini Kabupaten Gresik masuk kategori zona oranye Covid-19, namun tren kenaikan jumlah positif Covid-19 di Kabupaten Gresik masih tinggi. Terhitung hingga Rabu (16/9/2020), total ada 2.989 kasus positif Covid-19 di Gresik.

Rinciannya, sebanyak 2.510 pasien sembuh, 187 positif Covid-19 meninggal, serta isolasi mandiri dan dirawat 292 orang.

Dalam acara ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sejumlah bantuan untuk Kabupaten Gresik, Lamongan, dan Jombang yang dipusatkan di Kantor Pemkab Gresik. Di antaranya, ventilator untuk rumah sakit (RS) rujukan di Gresik, Lamongan, dan Jombang, 5.000 masker untuk korkab PKH dan TKSK, dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dan Bumdes. (hud/rev)