Wali Kota Risma menerima cinderamata dari Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (23/11). foto: ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (23/11).
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim dan Surabaya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jatim dan Surabaya.
Baca Juga: One Voice SMPN 1 Surabaya Raih Juara Dua Kategori Bergengsi di SWCF 2024
Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan sesuai dengan permintaaan KPU beberapa waktu lalu, pihaknya akan melakukan tes swab secara serentak pada seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Surabaya. Selain itu, pelaksanaan tes swab tersebut akan dilaksanakan secara serentak tujuh hari menjelang pencoblosan, 9 Desember 2020 mendatang.
“Ini kan untuk keamanan bersama, jadi ya tidak apa-apa. Supaya warga atau pemilih yang datang tidak ragu untuk melakukan pencoblosan,” kata Wali Kota Risma.
Ia menjelaskan, saat ini puskesmas se-Surabaya sudah bisa melakukan swab secara mandiri. Oleh sebab itu, nantinya pelaksanaan tes swab itu rencananya akan dilakukan di puskesmas. Bahkan, jika memang petugas KPPS harus mengenakan baju hazmat, maka dia akan memberikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa baju hazmat sesuai kebutuhan.
Baca Juga: SWCF 2024 Jadi Ajang Kenalkan Seni dan Budaya Surabaya ke Kancah Internasional
“Monggo bagaimana baiknya. Pagi ini kita dapat baju hazmat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lalu jika dibutuhkan tatanan (nampan) untuk menerima e-KTP pemilih, maka akan kami bantu juga tidak apa-apa,” urainya.
Di samping itu, Presiden UCLG Aspac ini pun mengimbau kepada seluruh warga Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember mendatang. Menurutnya, pemilih tidak perlu khawatir akan protokol kesehatan (prokes). Sebab, di TPS tersebut dipastikan akan memperketat prokes.
“Tadi juga disebutkan bahwa di undangan akan disertakan jam setiap pemilih. Diharapkan dari situ tidak terjadi penumpukan masyarakat. Tapi jika ada yang tidak sesuai jamnya, maka tetap akan dilayani. Kami juga berikan sarung tangan saat di lokasi dan juga pulpen yang sudah disiapkan,” tegas dia.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Raih UHC Award 2024, Anggarkan Rp500 Miliar per Tahun untuk Warga Berobat Gratis
Tetapi jika masyarakat masih ragu, Risma mempersilakan warga untuk membawa peralatan pelindung dari rumah. Misalnya sarung tangan, hand sanitizer atau mungkin pulpen. Ia pun berharap saat pelaksanaan pilkada serentak tidak ada satu pun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.
“Karena akan menentukan bagaimana Surabaya lima tahun ke depan. Kalau sampai tidak memilih (golput) maka warga juga akan rugi. Jadi ayo datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” tegasnya.
Risma menambahkan, terkait permasalahan data kependudukan, ia memastikan besok (Selasa, 24/11) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menggelar pertemuan virtual dengan seluruh Kepala Dispendukcapil. “Jadi untuk membahas persoalan data kependudukan besok akan ditindaklanjuti,” urainya.
Baca Juga: Anak Anggota DPRD Surabaya Jadi Korban Jambret di Galaxy Mall
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, sebenarnya secara umum berdasarkan laporan penyelenggara yaitu KPU, bawaslu, kejaksaan, hingga ke kepolisian dinilai tidak banyak persoalan. Hanya saja, Arif menyebut yang menjadi diskusi terkait daftar pemilih.
“Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan. Nah ini yang segera dikoordinasikan,” urainya.
Berikutnya, ia menyebut, kemungkinan potensi partisipasi atau pemilih akan mengalami penurunan drastis. Ia juga memastikan, partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 ini secara umum memang mengalami kemerosotan.
Baca Juga: Kampung Madani di Krembangan, Wujud Semangat Gotong Royong Masyarakat
“Dari 69 negara saja di wilayah luar Indonesia, hanya dua negara yang meningkat, itu pun kurang lebih hanya lima persen. Namun begitu secara umum cenderung menurun,” papar dia.
Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh elemen penyelenggara sama-sama bekerja lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga agar menggunakan hak pilihnya. “Maka perlu kerja ekstra keras pada penyelenggara untuk bisa mensosialisasikan dan mendorong pemilih supaya datang ke TPS pada 9 Desember mendatang,” pungkasnya. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
