Bahas Penanganan Covid-19 dan Pilkada, Kesbangpol Trenggalek Gelar Rakor Tim Kewaspadaan Dini

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan jelang akhir tahun ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Gedung Bhawarasa, Jumat (4/12/2020).

Pj. Bupati Trenggalek Drs. Beny Sampirwanto, M.Si., dalam paparannya menyampaikan dua persoalan yang harus diperhatikan, yakni masalah Covid-19 dan Pilkada Trenggalek 2020.

Baca Juga: Bakesbangpol Trenggalek Gelar Seminar Antiradikalisme

"Untuk Covid-19 di Kabupaten Trenggalek ini dikategorikan tidak tinggi atau relatif aman," kata Beny dalam rakor tersebut.

Pernyataan ini, kata Beny, sesuai hasil rakor dengan Gubernur Jatim beberapa hari yang lalu yang menyebutkan bahwa Trenggalek masih tergolong aman.

Menurutnya, masalah Covid-19 tidak bisa ditangani hanya pada sisi hilir semata. Penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Trenggalek harus dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Sekretaris Komisi I DPRD Trenggalek: Polemik Pemilu Ranahnya DKPP dan MK

Beny juga menekankan, Satgas Covid-19 yang berada di desa menjadi ujung tombak atas penanganan Covid-19. Oleh karenanya, Satgas Covid-19 di tingkat desa harus bekerja lebih ekstra keras.

Terkait Pilkada Trenggalek, Beny mengimbau ASN di Kabupaten Trenggalek agar menjaga netralitas.

Soal keamanan dalam pelaksanaan coblosan 9 Desember 2020 mendatang, Beny menyampaikan bahwa jajaran polres telah menyiapkan anggotanya di tiap TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek.

Baca Juga: Ini Penyebab Komisi I DPRD Trenggalek Apresiasi Kinerja Inspektorat dan Bakesbangpol

"Jadi ini semua menjadi perhatian kita, semua forkopimda, semua pemangku kepentingan untuk menangani ini lebih saksama," kata Beny usai rakor.

Sementara itu, Dandim 0806 Trenggalek Letkol Arh. Uun Samson dalam paparannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada Trenggalek saat ini tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya praktik money politics.

Ia menengarai jika masyarakat tidak diberi uang saat coblosan maka mereka akan memilih golput.

Baca Juga: Demi Persatuan dan Kesatuan Antarsuku, Pemkab Trenggalek Bentuk FPK

Begitu pun dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek Basuki Arif Wibowo. Ia juga menyampaikan paparan tentang kewaspadaan terhadap praktik money politics jelang coblosan 9 Desember 2020 mendatang.

"Di masa pandemi banyak orang yang lapar lalu ada money politics senang betul mereka. Maka penanganan money politics harus ekstra di tengah masa pandemi," kata Basuki. (man/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News