Tak Dilibatkan Bimtek Peningkatan SDM, Anggota BPD di Gresik Protes

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Permusyawatan Desa (BPD) di Kabupaten Gresik protes karena tak dilibatkan pada kegiatan bimbingan teknik (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa atau SDM (sumber daya manusia). Kegiatan itu digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gresik, mulai 29 Maret 2021 di Hotel Aston Inn, GKB.

"Selaku BPD kami kecewa lantaran tak semua dilibatkan dalam bimtek tersebut. Padahal, bimtek itu memakai anggaran desa," ucap Ketua BPD Banjarsari Kecamatan Cerme, Suhartono, Minggu (21/3/2021).

Suhartono mengungkapkan bimtek tersebut menelan anggaran puluhan juta untuk masing-masing desa yang bersumber dari ADD, PADes, dan bagi hasil pajak (BHP). "Jadi, bimtek tersebut hanya diikuti oleh 3 orang perwakilan masing-masing desa, yakni kepala desa, sekretaris desa dan ketua BPD," ungkapnya.

"Padahal mengacu Perda Nomor 12 tahun 2018 Pasal 65 menyebutkan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota BPD dengan beban APBD dan pemerintah desa wajib menyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota BPD dengan beban APBDes. Dari situ sudah dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota BPD berhak mendapat pelatihan bimtek," sambungnya.

Senada diungkapkan oleh anggota BPD di Kecamatan Bungah, Supeno. Ia menyayangkan kegiatan bimtek hanya diikuti ketua BPD. "Padahal anggota BPD itu perlu bimtek keseluruhan, agar mengerti tentang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kerjanya di masing-masing anggota. Ini kok malah hanya ketuanya saja yang dilibatkan," cetusnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua II DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Gresik Abdullah Hanif mengatakan perencanaan bimtek ini tidak pernah melibatkan Abpednas. Untuk itu pihaknya akan menemui Kadis DPMD Kabupaten Gresik untuk meminta keterangan.

"Intinya seluruh BPD se-Kabupaten Gresik sangat kecewa dengan acara bimtek yang akan dilakukan. Karena dengan anggaran sebesar itu kenapa hanya ketua BPD saja yang dibimtek. Padahal seluruh anggota BPD perlu untuk ditingkatkan SDM-nya," katanya.

Dia mengungkapkan, pada tahun 2020 DPC Abpesnas Gresik sudah pernah membuat proposal dan berdiskusi dengan DPMD terkait bimtek BPD. Bimtek yang diusulkan meliputi soal tupoksi BPD, pengenalan produk hukum atau perundang-undangan yang menaungi BPD, teknik penyusunan peraturan desa (perdes), teknik penyerapan aspirasi, dan teknik penyelenggaraan memimpin musyawarah desa (Musdes).

"Keinginan kami tidak muluk-muluk, pelatihan yang kami inginkan adalah untuk seluruh anggota BPD, bukan hanya ketua saja, itu pun sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.12 Tahun 2018 Pasal 65," bebernya.

"Komitmen kami akan terus memperjuangkan bimtek untuk seluruh anggota BPD se-Kabupaten Gresik. Kalau memang bimtek tanggal 29 Maret 2021 tetap dilaksanakan dengan schedule komposisi yang sama (kades, sekdes, ketua BPD), kami seluruh ketua dan anggota BPD se-Kabupaten Gresik sudah sepakat tidak akan hadir dalam kegiatan tersebut," pungkas BPD asal Kecamatan Ujungpangkah ini.

Data yang didapatkan BANGSAONLINE.com, bahwa setiap desa menganggarkan Rp 10.500.000 untuk bimtek tersebut, yang diambilkan dari BHP, ADD, dan atau PADes. Dana itu dikumpulkan ke Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) kecamatan masing-masing paling lambat tanggal 20 Maret 2021.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Gresik Nurul Muchid kepada wartawan mengatakan bahwa penyelenggara bimtek tersebut adalah AKD. "DPMD tidak menyelenggarakan kegiatan itu. Mungkin AKD yang menyelenggarakan," katanya, Minggu (21/3/2021).

Sementara Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim belum memberikan klarifikasi soal bimtek peningkatan SDM yang diprotes BPD. Saat dihubungi BANGSAONLINE.com melalui telepon selulernya, ia belum bersedia menjawab. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News