Mensos Minta Pemkab Gresik Cepat Setorkan DTKS hingga 100 Persen, Mengapa?

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini meminta Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Gresik agar secepatnya menyetorkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga 100 persen. Sebab, setelah Kemensos mencoret data KPM yang invalid, ternyata masih cukup banyak DTKS KPM yang belum disetorkan lagi ke Kemensos.

"Hingga kini, Kemensos belum bisa menindaklanjutinya," ujar Risma usai bertemu Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, di Pendopo Bupati Gresik, Sabtu (27/3/2021).

Menurut Risma, DTKS KPM Gresik yang masuk ke Kemensos RI baru 67 persen. Karenanya, dia minta agar data tersebut disempurnakan. Kalau ada tambahan usulan, Mensos tetap menyilakan untuk segera disampaikan.

Sementara untuk program pemberdayaan masyarakat, kata Risma masih akan dipetakan oleh Bupati Fandi Akhmad Yani dan jajarannya, terkait apa yang dibantu oleh Kemensos. Dikatakan Risma, untuk menyesuaikan data kemiskinan, bisa cukup lama. Karena harus sama dengan data kependudukan.

"Senin (29/3/2021) malam data sudah harus masuk. Kalau nanti belum, nanti saya akan kirim orang ke sini (Gresik) untuk bantu," kata mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini.

Disinggung soal angka kemiskinan di Kabupaten Gresik masih tinggi, mencapai di atas 12 persen, Risma tak mempermasalahkannya asalkan datanya valid. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat menjadi Wali Kota Surabaya dalam penanganan kemiskinan.

"Dulu waktu saya jadi Wali Kota Surabya data kemiskinan di angka 9 persen. Waktu itu saya naikkan menjadi 34 persen. Mengapa? Sebab, aku tak mau kalau memang realitasnya seperti itu, iya kan. Kalau kita pura-pura berapa, ternyata masih banyak, kenapa kita harus malu. Coba dicek," terangnya.

Risma lantas menjelaskan alasan dirinya menaikkan data kemiskinan. "Karena setelah itu bisa menangani dengan benar. Dan, sekarang data kemiskinan di Surabaya tinggal 5 persen, karena kalau nggak kan pura-pura. Sekali lagi, ngomongnya kita jangan data. Kita ngomongnya realitas di lapangan untuk penanganan ini (kemiskinan). Kita tak boleh diam saja," sambungnya.

Sementara Bupati Gus Yani mengucapkan terima kasih atas perhatian Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Kabupaten Gresik.

"Ini merupakan kepedulian yang luar biasa Bu Risma terhadap Kabupaten Gresik ke depan. Apa yang hari ini menjadi perhatian Kemensos, kita juga harus maksimal. Sehingga persoalan-persoalan kemiskinan di Gresik bisa teratasi, karena beliaunya pernah jabat Wali Kota Surabaya dan Alhamdulillah beliaunya sukses mengantarkan Surabaya hingga kancah internasional," terang Gus Yani.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Gresik, Sentot Supriyohadi mengungkapkan kuota DTKS KPM Gresik pada tahun 2020 sebanyak 88.320 KPM. Hingga bulan Maret 2021, sudah teriisi 80.485 KPM.

"Makanya, tadi dikatakan Bu Mensos data baru masuk 67 persen Untuk sisanya harus secepatnya dimasukkan ke Kemensos. Makanya, revisinya harus cepat," katanya. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News