Wali Kota Eri Upayakan Pemerataan Pendidikan di Surabaya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya melakukan pemerataan pendidikan di Kota Pahlawan. Berbagai strategi telah disiapkan dalam mengupayakan kesetaraan tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menyetarakan antara sekolah negeri dan swasta di Surabaya dapat terwujud. Tujuannya untuk menghilangkan stigma perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

"Kami akan membuat sekolah-sekolah swasta ini menjadi lebih baik. Karena pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bagaimana negeri dan swasta ini saling bersinergi, untuk membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat," kata Eri.

Pihaknya juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 22 Tahun 2016. Dalam Permendikbud itu telah diatur jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap sekolah SMP/MTs maksimal 32 siswa dengan 11 ruangan kelas. Sisanya (siswa) yang tidak tertampung (di sekolah negeri) itu harus masuk ke swasta.

Tetapi ketika nanti sudah ditampung di sekolah swasta dan masih belum mencukupi, maka Pemkot Surabaya akan mengambil alih. Secara bertahap ke depan kebutuhan sekolah swasta akan disetarakan dengan negeri. Baik itu diupayakan melalui bantuan dari pemerintah maupun CSR (Corporate Social Responsibility).

"Ini harus sama (sekolah negeri dan swasta). Tapi saya berharap tidak ada lagi sekolah-sekolah yang mungkin berdiri baru tapi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah ini kan sekolah-sekolah lama yang sudah mau saya angkat jadi berkurang lagi," ujarnya.

Eri juga mengajak sekolah-sekolah di Surabaya dapat saling bersama menjaga kualitas pendidikannya. Baik dari segi kualitas pendidikan di sekolah maupun tenaga pengajarnya, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

Ke depan, sertifikasi sekolah-sekolah di Surabaya bakal dilakukan bersama dispendik. Baik itu sertifikasi bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta beserta para gurunya.Tujuannya adalah untuk pemerataan.

Baca Juga: ITS Raih 4 Penghargaan di KBGI 2024

Saat ini, Wali Kota Surabaya telah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk mendata jumlah sekolah yang sudah tersertifikasi. Bahkan, pendataan sertifikasi juga dilakukan bersama dengan para guru-gurunya.

Meski demikian, pihaknya bakal memfasilitasi untuk sertifikasi itu. Apabila dalam proses sertifikasi tidak lulus, maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan tersebut. "Paling tidak kita sudah melakukan kursus tesnya. Tapi kalau dia tidak lulus, bukan (salah) kita. Tapi kita sudah melakukan kewajiban sertifikasi untuk semuanya," tandas Eri. (dra/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News