Petugas menunjukan rekapitulasi nilai rekrutmen Kaur Pemerintahan Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, yang dilakukan oleh P3D. foto: ist.
Menurut Gus Nur, budaya rekrutmen seperti itu kalau terus dibiarkan akan merusak moral. Pemerintah desa juga tidak akan bisa mendapatkan perangkat desa yang baik dan berkualitas sesuai yang dicita-citakan oleh Pemerintah Gresik. "Makanya, kami minta OPD berwenang menindaklanjutinya," pintanya.
Sementara Camat Benjeng Suryo Wibowo bersama pejabat Muspicam Benjeng mengaku langsung turun ke Desa Munggugebang begitu mendengar informasi tersebut. Suryo mengaku telah klarifikasi ke Kades Munggugebang dan P3D. Hasilnya?
"Baik kades maupun P3D bilang rekrutmen sudah dilakukan sesuai ketentuan. Jadi, versi mereka tak ada kecurangan. Semua dilakukan dengan fair," terangnya.
Suryo mengungkapkan, dalam ujian rekrutmen kaur pemerintahan itu pihak P3D membuat pertanyaan pilihan sebanyak 100 soal. "Tidak menggandeng pihak luar. Dan, itu dibenarkan oleh aturan," terangnya.
"Dan, saat ujian berlangsung juga ada putugas kepolisian dan koramil yang ikut mengawasi. Termasuk pada saat melihat hasil ujian, juga banyak saksi," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
