Penyelesaian Palestina, Presiden Jokowi Diminta Kontak Presiden Erdogan, Satukan Hamas dan Fatah

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai peran Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Palestina masih bersifat normatif.

Karena itu, diperlukan langkah lebih konkret lagi dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri penjajahan zionis Israel.

Hal itu disampaikan Anis Matta menanggapi pidato Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (21/5/2021), saat Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina di Gelora Media Centre, Jakarta, Jumat (21/5/2021) lalu.

"Menyangkut masalah apa yang dilakukan pemerintah, secara normatif cukup. Tapi tidak sesuai dengan ukuran Indonesia yang besar, sebagai negara muslim terbesar di dunia," kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).

Menurut Anis Matta, ada dua langkah lebih efektif yang harus dilakukan pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yakni memediasi kelompok-kelompok pejuang di Palestina dan meningkatkan peran signifikan bagi umat Islam.

"Bersama Turki, Indonesia bisa memediasi dan memfasilitasi kelompok-kelompok pejuang Palestina, Hamas dan Fatah untuk bersatu. Peran mediasi malah dilakukan Rusia, Rusia aktif mediasi karena memiliki aliansi dengan Iran yang mendukung kelompok perlawanan di Palestina," katanya.

Dalam penyelesaian persoalan Palestina, lanjutnya, yang berperan aktif seharusnya Turki dan Indonesia, bukan Rusia dan Iran. Sebab, Turki adalah pemimpin kawasan, sedangkan Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar dunia dan model Islam moderat.

"Jadi Turki sebagai pemimpin kawasan di sana, Indonesia bisa berperan sangat signifikan bagi dunia Islam untuk melakukan negosiasi multilateral mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan misi menjaga perdamaian di Yerusalem," ujarnya.

Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa berkomunikasi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memulai memobilisasi diplomasi global dalam menyelesaikan persoalan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

"Negara-negara Eropa dan Amerika saat ini perlu dibantu, apalagi di tengah krisis global saat ini. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Indonesia bisa membuka pembicaraan dengan Turki untuk melakukan diplomasi internasional," tegasnya.

Seperti diketahui, Menlu Retno LP Marsudi dalam Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (21/5/2021), mengemukakan sejumlah langkah untuk mencapai solusi dari ketegangan Israel dan Palestina.

Dalam Sidang Pleno yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat ini, Menlu RI menegaskan kehadirannya ke Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina.

Seperti dikutip dari Anadolu Agency, Menlu menyampaikan, Indonesia meminta Majelis Umum PBB menghentikan kekerasan, membentuk tim internasional di Yerusalem.

Indonesia menekankan upaya negosiasi untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina harus segera dilakukan, setelah gencatan senjata antara Israel dengan Hamas.

Indonesia juga meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina, serta mendorong dimulainya negosiasi multilateral yang kredibel.

Peran lain Indonesia dalam diplomasi global adalah menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Quds Ash-Sharif pada tanggal 7 Maret 2016, di Jakarta.

KTT ini berhasil melahirkan Deklarasi Jakarta yang memaparkan komitmen dari para pemimpin negara-negara anggota OKI untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam menyelesaikan konflik Palestina. Juga disepakati peningkatan bantuan finansial untuk Palestina dan mendukung program 'Satu Muslim Satu Dollar'.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News