Fajar: Jika Terbukti Perumahan Dakota City Berdiri di RTH, Maka Potensi Perbuatan Melawan Hukum

Fajar: Jika Terbukti Perumahan Dakota City Berdiri di RTH, Maka Potensi Perbuatan Melawan Hukum LSM Forkot Gresik ketika demo di depan proyek Perumahan Dakota City, Desa Wedani, Kecamatan Gresik. foto: ist.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Praktisi Hukum Andi Fajar Yulianto, S.H., C.T.L, turut angkat bicara atas aksi demo yang dilakukan oleh LSM Forum Kota (Forkot) Gresik di proyek pengembangan Perumahan Dakota City, Desa Pandu, Kecamatan Cerme.

Menurut Fajar, sah-sah saja Forkot menyatakan Perumahan Dakota City berdiri atau dibangun di atas kawasan lahan hijau atau ruang terbuka hijau (RTH). Namun, Forkot harus bisa membuktikan tudingan tersebut dengan data.

Baca Juga: Gugatan Dikabulkan, 51 Penghuni Perum Graha Persada Indah Regency Diwajibkan Bayar IPL

"Kalau Forkot menganggap bahwa Perumahan Dakota City berdiri di lahan RTH atau lahan hijau untuk areal pertanian misalnya, silakan dibuktikan," kata Fajar.

Sebab, jika benar Perumahan Dakota City berdiri di kawasan yang sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) masuk kawasan hijau atau RTH, maka tindakan pengembang perumahan tersebut berpotensi adanya perbuatan melawan hukum.

"Jika proyek Perumahan Dakota City tersebut benar adanya berdiri di kawasan yang peruntukannya untuk lahan hijau atau RTH, kemudian proyek dimaksud mendapatkan izin dari pemerintah setempat dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, maka (OPD) potensi turut serta dalam tindakan melawan hukum," beber Direktur Kantor Hukum Fajar Trilaksana ini.

Baca Juga: Upaya Dongkrak PAD, Komisi II DPRD Gresik Studi Banding Pengawasan PBG

Kerena itu, ia berharap Forkot menelusuri perizinan Perumahan Dakota City, baik dari Dinas Penanaman Modal Perizianan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian (Diseperta), maupun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

"Semua harus dibuktikan. Kalau benar terbukti OPD-OPD itu lalai atau bahkan sengaja memberikan izin untuk pembangunan perumahan di lahan yang bukan peruntukannya, maka juga potensi masuk perbuatan melawan hukum," urai Sekretaris DPC Peradi Gresik ini.

Hanya, Fajar mengungkapkan adanya klausul di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2015 tentang LP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang memperbolehkan kegiatan atau pengembangan di tempat areal pertanian atau RTH.

Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia

"Syaratnya, harus disiapkan lahan pengganti yang luasannya sama atau lebih dengan kadar kesuburan sama, dan sejumlah krteria lain. Itu di antaranya itu syaratnya. Apakah hal itu sudah dijalankan jika benar Perumahan Dakota City berdiri di lahan hijau dan telah diizinkan, semua harus dibuktikan," pungkas Fajar. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO