Proses Eksekusi Aset Milik Pemkot di Jalan Kenjeran Berjalan Lancar

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tanah dan bangunan seluas 194,82 meter persegi di Jalan Raya Kenjeran Nomor 254 Surabaya, terselamatkan setelah sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga. Setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kemudian melakukan eksekusi terhadap objek tersebut, Kamis (12/8/2021).

Eksekusi ini berdasarkan penetapan Ketua PN Surabaya tanggal 8 Juli 2021, Nomor 21/EKS/2019/PN SBY JO. Nomor 1089/PDT.G/2013/PN SBY JO. Nomor 60/PDT/2016/PT SBY JO. 501 K/2018.

Tim Juru Sita PN Surabaya melakukan eksekusi dan disaksikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu. Juga dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya beserta Polsek Tambaksari dan Koramil 0831/02 Tambaksari.

"PN Surabaya beserta alat kelengkapan Negara telah melaksanakan eksekusi atas penyelamatan aset pemkot berupa objek tanah dan bangunan seluas 194,82 meter persegi. Untuk lokasinya, berada di Jalan Kenjeran No 254 Surabaya," terang Maria.

Ia menjelaskan jika kasus ini cukup lama karena memang lokasi tersebut dahulu digunakan untuk kantor kelurahan. Kemudian, secara fisik dikuasai oleh seseorang perempuan berinisial "S".

Sengketa aset milik pemkot itu berlangsung sejak tahun 2007 silam. Setelah dilakukan upaya persuasif dan tidak membuahkan hasil, sehingga pemkot kemudian harus menempuh jalur hukum.

"Dalam hal ini terkait dengan kepemilikan asetnya dilakukan melalui sengketa perdata. Dan Pemkot Surabaya menang mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi," tambahnya.

Selain melalui sengketa perdata, ia menyebutkan bahwa, Pemkot Surabaya juga dibantu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dalam upaya pidananya. Sebab, objek yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar itu, sebelumnya telah dijual oleh saudari S atau selaku penghuni aset tersebut. Untuk kasus pidananya ditangani oleh Kejati Jatim. Dan untuk putusannya juga dinyatakan bahwa saudari S bersalah.

Pihaknya mengaku bersyukur, lantaran upaya penyelamatan aset ini akhirnya berhasil meski harus melalui proses yang panjang. Tentunya, mulai hari ini pemkot berwenang untuk mengelola aset tersebut sesuai dengan ketentuan barang milik Negara. Selanjutnya, pemkot berwenang untuk mengelola sesuai ketentuan barang milik negara. (dra/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News