BHS memaparkan, pembengkakan biaya yang begitu banyak, senilai USD 2 miliar, akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat, yakni dana APBN.
Menurut dia, masyarakat juga bakal kesulitan untuk mendapatkan tarif murah bila menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tentu, transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.
"Dengan biaya pembangunan sebesar Rp114 triliun ini, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja. Tetapi seharusnya pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar," paparnya.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur itu juga memberi contoh, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 kilometer. Bila ini diprioritaskan, maka hanya membutuhkan biaya sebesar Rp45 triliun, dengan asumsi per kilometer rel kereta api biaya sebesar Rp30 miliar, sesuai data yang dilansir oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
