“Kenyataannya nanti proses pilgub ini bareng dengan pilkada kabupaten kota, kemudian akan dipastikan anggaran ini berkurang cukup banyak,” kata Anam.
Ia lalu mencontohkan anggaran di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), misalnya untuk honor KPPS yang cukup tinggi, yakni 1 orang mendapatkan Rp600 ribu. Sedangkan di tiap TPS masing-masing ada 7 orang ditambah Linmas 2 orang.
“Dalam praktiknya nanti akan ada keputusan gubernur terkait sharing anggaran untuk petugas KPPS ini, mungkin akan dibiayai oleh kabupaten/kota. Sehingga anggaran (provinsi) ini tidak kita anggarkan, jadi sifatnya masih pengajuan,” paparnya.
Ia yakin bakal ada SK Gubernur terkait sharing anggaran, sehingga bujet untuk pilgub akan turun drastis pada tahun 2023. Dari simulasi yang dilakukan KPU Jatim, anggaran Rp1,9 triliun ini kemungkinan bisa menjadi kurang menjadi Rp1,3 triliun atau Rp1,4 triliun.
