
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Penyidik Satreskrim Polisi Resort (Polres) Blitar segera melakukan pemeriksaan kepada MM, Kepala Desa (Kades) Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.
Kasatreskrim Polres Blitar AKP Ardian Yudho Setiantono mengatakan, pemeriksaan terhadap MM yang kini telah berstatus tersangka dilakukan pekan ini. Pihaknya bahkan sudah melayangkan surat panggilan kepada Kades MM.
Baca Juga: 11 Orang Diamankan Buntut Kericuhan Konvoi Pesilat di Blitar
"Rencana akan diperiksa dalam minggu ini, dan kemarin baru diantar surat panggilannya," ujar Yudho, Rabu (8/12).
Dia menjelaskan, MM tidak menerima langsung surat pemanggilan dengan alasan sedang keluar rumah. Namun, MM dipastikan telah menghubungi penyidik bahwa ia siap hadir mengikuti proses pemeriksaan.
"Memang yang bersangkutan tidak ada di tempat karena sedang keluar, dan sudah menghubungi penyidik bahwa dia siap hadir mengikuti proses pemeriksaan," imbuhnya.
Baca Juga: 2 Penambang Pasir Tradisional Tertimbun Longsor di Blitar, Satu Tewas
Polisi menetapkan Kepala Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar sebagai tersangka penyelewengan dana bantuan sosial tunai (BST).
MM diduga menyelewengkan dana BST sejak November 2020 hingga Agustus 2021 dengan total dana yang diselewengkan sekitar Rp 17 juta. Meski selalu mencairkan seluruh BST, namun MM diduga tidak menyalurkan seluruh BST ke warga.
Penetapan Kades Ngadri sebagai tersangka ini sekaligus menambah daftar aparat pemerintah desa di Kabupaten Blitar yang tersandung kasus hukum. Sebelumnya, seorang Sekretaris Desa (Sekdes) Tegalrejo, Kecamatan Selopuro resmi ditahan.
Baca Juga: Bikin Onar saat Konvoi dan Lakukan Provokasi di Mapolres Blitar, 45 Pesilat Diamankan
Sekdes berinisial AA (47) itu ditahan atas atas kasus dugaan penggelapan iuran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2). (ina/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News