KPU Surabaya dan PPK Gelar Rakor Keuangan
Rabu, 27 Mei 2015 23:25 WIB
Menurut Aris, pelaksanaan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2015 memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri. Salah satunya letak geografis PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih (Panitia Pendaftar Pemilih).
Karena itu, KPU Kota Surabaya juga menerbitkan Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanan (juklak) dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2015 bagi Badan Penyelenggara Ad hoc di Lingkungan KPU Kota Surabaya.
Diterbitkannya keputusan tersebut untuk membantu dan memudahkan pemahaman para pejabat pengelola keuangan pada Badan Penyelenggara Ad hoc. Dengan adanya juklak tersebut, diharapkan dapat tercipta kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai proses pengelolaan keuangan di Badan Penyelenggara ad hoc.
Bagi KPU Kota Surabaya sangat penting agar tujuan-tujuan tersebut tercapai. Sebab bagaimanapun pertanggungjawaban keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Ad hoc adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban Badan Pengeluaran pada satuan kerja induknya.
”Dengan pemahaman seperti ini, para penyelenggara ad hoc dalam Pilwali Surabaya 2015 terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan yang dapat berakibat temuan aparat pemeriksa.” pungkasnya. (lan/dur)