KPU Jember Tuntut Pemkab Segera Cairkan Dana Pilkada
Rabu, 03 Juni 2015 16:28 WIB
“Sejauh ini, masih belum ada keluhan dari penyelenggara di bawah atas terlambatnya pembayaran honor mereka, tapi jika terus-menerus seperti ini lama-lama mereka pasti akan protes," jelas Hanafi, Rabu (3/6).
Sebenarnya KPU telah memberikan pemahaman, dalam bulan pertama banyak yang harus dipersiapkan, terutama terkait pencairan dana hibah Pilkada. Oleh karenanya Hanafi meminta seluruh anggota PPK dan PPS untuk bersabar, dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara profesional.
Kendati demikian, jika keterlambatan pembayaran gaji PPK dan PPS di ambang batas wajar, pihaknya khawatir akan berpengaruh terhadap kinerja mereka. “Tentu hal ini akan berdampak pada proses tahap persiapan Pilkada Jember yang akan diselengarakan pada bulan Desember mendatang. Oleh sebab kita semua berharap Pemkab jember segera mencairkan dana hibah Pilkada senilai Rp 71 Milyar itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Hanafi menerangkan, jika mengutip perkataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa hari yang lalu, yaitu apabila Kepala Daerah tidak memberikan atau memperlambat pencairan anggaran penyelenggaraan Pilkada, maka Kepala Daerah tersebut terancam akan sanksi. "Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi baik dari segi sarana maupun prasana," ujarnya.
"Bagi kepala daerah yang tidak menganggarkan atau memperlambat pencairan dana pilkada akan ada sanksi yang sangat serius, yaitu terancam sanksi skorsing hingga dibebastugaskan dari jabatannya. Untuk menjerat kepala daerah yang nakal, kalau tidak salah Kemendagri saat ini sudah membuat payung hukum," pungkas Hanafi. (jbr-1/yud)