Bagaimana Mengatasi Disparitas SDM Kesehatan untuk Indonesia Emas 2045
Editor: Redaksi
Senin, 01 Juli 2024 21:24 WIB
Oleh: dr. Sonny Fadli., M.IST., M. Ked. Klin., SpOG
Selain pendidikan, ada hal yang juga penting yang tidak boleh dilupakan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 yakni pembangunan di sektor kesehatan. Indonesia boleh berbangga dengan prediksi surplus penduduk di usia produktif namun semua tidak akan bisa berjalan optimal menunjang perbaikan sektor ekonomi jika sektor kesehatannya masih “sakit”.
BACA JUGA:
Buka Pameran Seni Rupa Anak, Wakil Wali Kota Pasuruan Bilang Begini
Upaya Mitigasi Sampah, Begini Langkah Pemkot Kediri
PDN Terserang Ransomware, ITS Beberkan Solusi untuk Antisipasi Serangan Siber
ITS Jadi Tuan Rumah Cabor Indoor Handball di ASEAN University Games 2024
Pembangunan sektor kesehatan tidak hanya ditentukan anggaran yang berpihak di sektor kesehatan, akan tetapi juga ada faktor penting yakni tata kelola SDM kesehatan yang baik. Bagaimana pemerintah tidak hanya memberikan dukungan terhadap produksi dokter, bidan, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lain yang profesional namun bisa mengatur distribusi dan tata kelola SDM kesehatan di perkotaan hingga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia.
Di Indonesia terjadi ketimpangan distribusi SDM kesehatan antara di perkotaan dan di daerah 3T, untuk angka detail tidak akan dibahas pada tulisan ini. Ketimpangan ini bisa memberikan implikasi serius untuk penduduk Indonesia di daerah 3T yang mungkin penderitaan mereka tidak pernah diberitakan oleh surat kabar.
Di pedalaman Indonesia, bisa jadi kita temui ibu hamil yang bersalin masih ditolong oleh dukun yang belum terlatih, dan bisa juga kita temui ibu hamil yang bersalin ditolong oleh dirinya sendiri di salah satu kabupaten di Papua dengan alasan adat. Bisa jadi, bayi yang dilahirkan tidak langsung menangis, risiko kecerdasannya berkurang di kemudian hari, dan sebagainya.
Di level pemenuhan dokter umum di daerah, pemerintah sudah mempunyai program dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap), Nusantara Sehat, penugasan dalam durasi waktu satu atau dua tahun, di jaman saya berlangsung 2 tahun.
Di level dokter spesialis pemenuhan SDM di daerah melalui program PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis). Pemerintah juga menyediakan program beasiswa kementrian untuk menunjang lulusan dokter spesialis ke daerah, yang lebih baru melalui skema beasiswa LPDP.
Namun, sejauh pengamatan saya, program-program tersebut rasanya belum cukup untuk mengatasi pendistribusian SDM kesehatan ke daerah. Malahan cukup banyak angka dokter spesialis yang mendapatkan beasiswa pemerintah yang tidak kembali ke daerah asal dengan beberapa pertimbangan seperti persoalan keamanan, kurangnya sarana prasarana, kurangnya dukungan operasional dari dinas kesehatan setempat di daerah, dan sebagainya.
Simak berita selengkapnya ...