5 Daerah di Jatim Bakal Diisi Calon Tunggal, Pengamat Politik Unair: Erosi Demokrasi Lokal
Editor: Novandryo
Rabu, 11 September 2024 09:11 WIB
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Calon tunggal melawan kotak kosong turut hadir di Pilkada Jawa Timur.
Lima calon kepala daerah di Jatim akan melawan kotak kosong. Antara lain, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Gresik, Trenggalek, dan Ngawi. Kelimanya diisi oleh incumbent.
BACA JUGA:
Lukman-Fauzan Bantu Masyarakat di Wilayah Terdampak Kekerinngan
Hadiri Sholawatan Bersama KH Marzuki Mustamar, Mas Iin Apresiasi Jamaah
Hasil Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri Minta Paslon Lengkapi Berkas Persyaratan
Calon Tunggal di Pilkada 2024, Pengamat Politik Unair: Tak Berkaitan dengan Krisis Demokrasi
Pengamat politik Universitas Airlangga, Siti Aminah, melihat munculnya kotak kosong Vs calon tunggal di Pilkada Jatim sebagai erosi dalam praktik demokrasi lokal.
Menurut Aminah, Pilkada harusnya diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Jika pasangan calon tunggal, maka tidak bisa disebut pemilihan.
“Jadi kalau terjadi kotak kosong artinya erosi dalam praktek demokrasi lokal,” kata dosen Ilmu Politik Unair itu, Senin (9/10/2024).
Dia menyarankan agar masyarakat memilih kotak kosong jika ingin memenangkan demokrasi lokal.
Kondisi seperti ini terjadi bukan karena pasangan calon tunggal yang memperoleh rekomendasi partai politik secara borongan.
Melainkan masalah pada parpol yang tidak mengajukan calon. Padahal, keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) telah mengakomodasi parpol dengan jumlah kursi parlemen yang sedikit.
Lebih lanjut, Aminah menerangkan jika pasangan adanya calon tunggal tak afdol disebut proses demokrasi.
Sebab, demokrasi butuh proses yang kompleks dan berkesinambungan. Seperti keterlibatan masyarakat dalam menentukan pasangan calon pada Pilkada.
Karenanya, parpol harusnya memahami soal politik lokal di daerah. Selanjutnya, rakyat daerah melalui aspirasi parpol bisa menentukan wajah pemerintah dan pemerintahannya.
Namun, kondisi saat ini dengan pasangan calon tunggal menunjukkan sebaliknya. Masyarakat dipaksa untuk menerima pilihan parpol.
“Yang terjadi saat ini masyarakat tidak bebas memilih pemimpin dan memengaruhi pemerintahan lokal, melainkan demokrasi yang didikte oleh partai politik,” ujar Aminah.
“Jadi, apabila kota kosong memenangi Pilkada, maka demokrasi lokal sudah matang. Daerah yang menang kotak kosong juga berarti memiliki literasi politik yang baik,” sambungnya. (van)