Lemah Mengawal Perda, Komisi A Soroti Kinerja Satpol PP Jatim
Jumat, 04 September 2015 01:07 WIB
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, evaluasi dilakukan pada sejumlah SKPD agar keberadaan mereka benar-benar bisa optimal.
Saat ini Kasatpol PP lebih nampak terlihat ketika Gubernur Suekarwo melaksanakan kunjungan keluar.
“Semestinya seorang kasatpol PP tidak harus berada di belakang Gubernur terus, kan sudah ada protokol atau demi keamanan kan ada aparat kepolisian yang mengawal,” ujar pria berkaca mata itu.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil Syafii mengatakan masih ada perusahaan pengeboran air bawah tanah yang mungkin tidak mengatongi izin beroperasi seperti di daerah Pasuruan.
Banyak perusahaan pengeboran air bawah tanah yang menjamur. Dia menduga masih banyak perusahaan bandel yang tak mau mengurus surat perizinan. Seharusnya, dalam hal ini sebagai aparat penegak Perda, Satpol PP harus proaktif melakukan kontrol atau semacam tinjauan mendadak terkait perizinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
"Saya mengimbau kepada Kasatpol PP Jatim untuk pro aktif dalam menggerakkan jajarannya Untuk menanyakan terkait perijinan yang dimiliki oleh perusahaan maupun rumah hiburan. Karena itu sudah menjadi peraturan daerah bahwa bagi setiap perusahaan atau rumah hiburan harus mengantongi ijin beroperasi," tegas Ketua Fraksi NasDem-Hanura DPRD Jatim ini. (mdr/dur)