Komisi B DPRD Gresik Minta SQ Jilid II Cari Pendapatan Sektor Baru

Sabtu, 20 Februari 2016 09:02 WIB

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Adanya beberapa sektor pendapatan untuk suplai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2016 yang berkurang bahkan terancam hilang direspon serius oleh DPRD Kabupaten Gresik. Suplai APBD yang hilang tersebut seperti PAD dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT GM (Gresik Migas) Tower, dan retribusi TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri), direspon serius oleh DPRD Kabupaten Gresik.

Komisi B DPRD Gresik khawatir kalau hilangnya beberapa sektor PAD tersebut mengakibatkan PAD Gresik untuk suntikan APBD 2016 kritis. "Terus terang, Komisi B mengkhawatirkan kritisnya PD (pendapatan daerah) Pamkab Gresik akibat hilangnya beberapa sektor pendapatan tersebut," kata Anggota Komisi B DPRD Gresik, Faqih Usman.

Karena itu, Komisi B, lanjut Faqih meminta kepada SQ (Sambari-Qosim) jilid II yang memimpin Pemkab Gresik agar mendesak (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Gresik, terlebih SKPD penghasil harus bisa mencari terobosan sektor pendapatan baru untuk menutupi hilangnya beberapa sektor pendapatan tersebut.

"SQ harus lakukan itu. Mereka harus meminta SKPD penghasil mencari sektor pendapatan baru untuk menutupi hilangnya beberapa sektor pendapatan tersebut," pinta politisi senior PAN asal Kecamatan Panceng ini. 

Faqih mengungkapkan, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemkab Gresik untuk menyuplai APBD 2016 hanya bisa naik kisaran 3,2 persen. Padahal, tahun sebelumnya kenaikannya rata-rata minimal 10-11 persen.

Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya, setelah keluarnya regulasi UU (Undang-Undang) Nomor 15 tahun 2014, tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan. Di mana, pasca keluarnya UU tersebut, pendapatan sektor kepelabuhanan Pemkab Gresik hilang kisaran Rp 25 miliar lebih. 

Kemudian, dari sektor BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Gresik Migas Tower. Perusahaan yang bergerak dalam bidang migas (minyak dan gas) milik Pemkab Gresik ini tahun 2016, hanya bisa menjanjikan memberikan suntikan kisaran Rp 5 miliar. Padahal, pada tahun 2015 bisa memberikan suntikan ke daerah sebesar Rp 15 miliar.

"Janji PT GM itu pun belum jelas. Karena hingga sekarang belum ada kepastian PT GM dapat suplai gas dari BP Migas, atau tidak," jelas Faqih.

Ditegaskan Faqih, merosotnya suntikan PAD dari BUMD PT Gresik Migas tahun pertahun tersebut disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, suplai atau jatah gas yang diberikan BP Migas ke BUMD PT Gresik Migas Tower, turun. "Makanya, Komisi B masih ragu apakah pada tahun 2016 mendatang, suntikan pendapatan dari PT Gresik Migas yang cuma Rp 5 miliar itu bisa terealisasi," tukas anggota FPAN ini.

Yang menarik, Faqih juga membongkar indikasi-indikasi yang menyebabkan turunnya PAD pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Indikasinya, ada beberapa sektor-sektor PAD yang terkesan dipaksakan. Sebagai contoh, sektor PAD di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal). Di SKPD yang dipimpin oleh Agus Mualif tersebut ditengarai ada pendapatan abu-abu.

Dikatakan abu-abu, tegas Faqih, karena pendapatan itu terkesan dibuat-buat untuk pencapaian target PAD yang sudah kadung dipatok tinggi.

Sebagai contoh, pada tahun 2015, pendapatan dari BBPM ditarget sebesar Rp 175 miliar. Namun, yang tercapai cuma Rp 75 miliar. "Kami meminta pada tahun 2016 ini trik-trik konyol itu tidak kembali dilakukan, itu membodohi rakyat," pintanya.

Faqih berharap beberapa sektor PAD yang masih bisa dipertahankan, terus bisa ditingkatkan oleh pemerintahan SQ jilid II.

Sektor pendapatan dimaksud di antaranya, PPJ (Pajak Penerangan Jalan), BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), galian C, dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). "Di sektor-sektor tersebut setiap tahun objeknya bertambah. Mudah-mudahan bisa menambah pundi-pundi PAD untuk sokong APBD 2016," pungkas Faqih. (hud/rev)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video