Rawan Penyimpangan, Program Angkot Gratis di Kota Kediri Perlu Dievaluasi
Jumat, 15 April 2016 20:09 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Karena tidak ada pengawasan, program angkutan kota (angkot) bagi para pelajar di Kota Kediri rawan penyimpangan. Hal itu tertuang dalam pembahasan laporan pertanggung jawaban (LKPJ) wali kota tahun 2015.
Dalam pembahasan LKPJ yang dilaksanakan para anggota DPRD yang terbentuk dalam panitia khusus (Pansus) di Surakarta selama tiga hari memberikan beberapa rekomendasi maupun catatan tentang kinerja wali kota dan juga SKPD, salah satunya program angkot gratis.
BACA JUGA:
Workshop KaTa Kreatif Digelar di Kota Kediri, Disambut Baik Pj Zanariah dan Pelaku Usaha Ekraf
Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Pj Wali Kota Kediri Yakin Karang Taruna Jadi Jembatan Komunikasi
Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Iduladha, Satgas Ketahanan Pangan Kota Kediri Lakukan Sidak
Antisipasi Diskriminasi Pelayanan bagi Difabel, Dinsos Kota Kediri Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat
“Perlu adanya evaluasi tentang program angkot gratis. Sebab, sejak diluncurkan program ini belum pernah dilakukan evaluasi,” ujar anggota pansus DPRD kota Kediri Yudi Ayubchan, Jumat (15/4).
Anggota Komisi C ini juga mengungkapkan sempat menerima laporan dari masyarakat, jika ada salah seorang pelajar yang naik angkot tetap membayar. “Beberapa waktu lalu, ada pelajar yang mengeluhkan naik angkot tetap membayar,” ujarnya.
Untuk itu, dalam rekomendasi yang dituangkan dalam hasil pansus LKPJ, kalangan dewan meminta agar bantuan angkutan gratis perlu ditinjau kembali, karena kurang efektif dan rawan terhadap penyimpangan anggaran.