Terpilih jadi Ketua KPU Definitif, Dua Tugas Besar Menunggu Juri
Kamis, 21 Juli 2016 03:35 WIB
Menurut Juri, tidak ada kelebihan sebagai ketua dibanding komisioner lainnya. "Semua berjalan secara kolektif kolegial," katanya.
Bila dilihat dari jejak rekamnya, Juri mestinya mampu mengatasi masalah ini. Lulusan Master Sosiologi FISIP Universitas Indonesia pada 2003 ini memang akrab dengan urusan pemilihan.
Dalam profilnya yang tertuang di situs KPU pria yang besar di Brebes, Jawa Tengah, ini salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pada 1996. Lembaga ini terhitung baru mengingat saat itu, Orde baru masih berkuasa dan pemilu selalu memenangkan Golkar.
Setelah Orde Baru diganti Orde Reformasi, Juri sempat belajar pemantauan pemilu ke Filipina. Pada Januari 1999 ia menjadi peserta Delegasi Indonesia untuk Pelatihan Pemantauan Pemilu oleh NAMFREL, Manila, Filipina.
Di tahun yang sama, Juri ikut mendirikan Democracy Watch (DEWA), dan menjadi Koordinator Eksekutif hingga tahun 2001. Seiring aktivitas di DEWA, Juri juga meneliti dan mendirikan Institute of Social Transformation for Democracy (INSTAD).
Pada tahun 2003 ia menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Tiga tahun berselang, Juri didapuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPUD Jakarta. Sebabnya, ketua KPUD saat itu tersangkut korupsi. Jabatan Juri bersambung hingga menjadi Ketua KPUD definitif hingga 2013.
Pada Maret 2012, Juri terpilih sebagai komisioner KPU. Komisi Pemerintahan DPR memilih tujuh komisioner KPU periode 2012-2017. Lewat pemilihan voting, Juri mendapat suara paling sedikit, 34 suara. Perolehan komisioner lainnya terpaut beberapa suara. Sigit Pamungkas (45 suara), Ida Budiati (45), Arief Budiman (43), Husni Kamil Manik (39), Ferry Kurnia (35), dan Hadar Nafis Gumay (35). (trb/okz/lan)