Gawat Darurat atau Tidak, Berdampak pada Pembiayaan BPJS Kesehatan
Editor: Rizki Daniarto
Wartawan: Iwan Irawan
Rabu, 14 Maret 2018 16:25 WIB
MALANG, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan mengeluarkan sebuah kebijakan baru. Kebijakan ini diterapkan kepada peserta BPJS, khususnya sewaktu masuk ke UGD di salah satu rumah sakit yang telah terjalin kerja sama karena menyangkut biaya pengobatannya.
"Biaya ditanggung BPJS ketika dinyatakan oleh dokter dengan status gawat darurat," demikian dikatakan Hendry Wahyuni, kepala BPJS Kesehatan Malang.
BACA JUGA:
Soal Pembatalan Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Malang Tunggu Instruksi Kantor Pusat
Berikut Poin-poin Penting di Perpres No 82 Tahun 2018
Bayi Baru Lahir Wajib Terdaftar BPJS Kesehatan Maksimal 28 Hari
Prihatin Ribuan Tenaga Kerja Belum Ikut BPJS, Kadisnaker Malang Imbau Perusahaan
"Namun untuk pengobatan secara klinik primer (puskesmas, dokter keluarga maupun klinik biasa), maka tetap difasilitasi atau dibiayai keseluruhan oleh BPJS," imbuhnya.
Lebih jauh, Hendry menjelaskan, kebijakan baru itu diberlakukan ketika masuk dan berada di UGD saja. "Memberikan status gawat darurat, itu adalah kewenangannya dokter," jelas Hendry.