Anies Baswedan dan A Muhaimin Iskandar. Foto: boy slamet/disway
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ini usulan menggelitik. Dalam suasana “tak akur” dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ternyata Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukmanul Khakim mengusulkan nama koalisi Capres Anies Baswedan dan Cawapres A Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diberi nama Koalisi PBNU.
Benarkah usulan ini untuk “menggoda” Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang selama ini melarang keras parpol – terutama PKB – membawa-bawa nama PBNU?
Ternyata Lukmanul Khakim punya alasan tersendiri. "Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," umgkap Lukmanul Khakim dikutip detik.com, Kamis (7/9/2023).
Menurut dia, Anies dan Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga menilai bahwa Anies dan Cak Imin adalah sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI.
"Komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apapun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal, juga komitmen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi," kata Lukmanul Khakim.
Menurut dia, jika usul nama Koalisi PBNU disetujui, maka akan menepis anggapan Anies yang seolah-olah pro khilafah. Nama Koalisi PBNU, tegas dia, akan menjawab keraguan dari masyarakat.
"Nah jika disetujui nama koalisi Anies-Gus Imin nantinya Koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini sangsi, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro khilafah," tegas Lukmanul Hakhim.
"Harapan saya tentu jika disetujui sekaligus agar masyarakat jangan gampang termakan provokasi dengan isu-isu yang tidak benar, Anies-Gus Imin tokoh nasional sekaligus pemimpin yang komit terhadap NKRI dan siap menjaga dan mengawal kepentingan nasional (national interest)," kata Lukmanul Khakim.
Namun Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni tak sepakat dengan usulan nama Koalisi PBNU. Yang pertama, PBNU kan udah memiliki organisasi sendiri. Jadi janganlah bawa-bawa nama PBNU," tegas Ahmad Sahroni kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).
Menurut dia, nama Koalisi PBNU itu akan berdampak pada organisasi lainnya. Karerna itu ia mewanti-wanti agar hati-hati.
Menurut dia, nama koalisi Anies-Cak Imin menunggu arahan dari para piminan parapol.
Seperti diberitakan, Gus Yahya melarang keras parpol - termasuk PKB - menggunakan identitas NU untuk kepentingan politik. Menurut dia, larangan ini sebagai upaya mencegah praktik penggunaan politik identitas oleh peserta Pemilu 2024.
Di tempat lain, Gus Yahya bahkan membantah PKB merupakan bagian dari NU. Begitu juga sebaliknya, NU bukan bagian dari PKB.
"Ndak ada, ndak ada (PKB bukan representasi NU). NU ini sudah keputusan muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis," tegas Gus Yahya ketika ditemui di acara ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).
Dikutip Republika, Gus Yahya tidak ingin NU dipermainkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik praktis. Dia pun meminta kepada para politikus untuk tidak mempermainkan agama juga.
"Siapa pun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing, enggak ada yang atas nama NU, apalagi atas nama Islam, pasti tidak ada. Nah, ini supaya orang politisi ini tidak mempermainkan agama, NU aja kami nggak mau dipermainkan untuk pencalonan begini begitu, apalagi agama jangan dipermainkan," tambah Gus Yahya.
Gus Yahya mengaku jengkel dengan pertanyaan tentang isu NU yang selalu ditarik-tarik ke politik. Dia menegaskan, tidak ada calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dari NU. Sehingga tidak boleh ada kandidat yang mengatasnamakan NU.
"Memang saya berkali-kali, berkali-kali bukan hanya satu dua, sampai saya itu kalau ditanya lagi soal ini (NU ditarik-tarik ke politik) itu cenderung jengkel, bahwa tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU, pokoknya tidak ada," ujar Gus Yahya. (tim)
