Para aktivis gabungan dari berbagai LSM saat menggelar demo di depan Kantor Bea Cukai Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Aktivis Pandowo Limo (APL) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut harta kekayaan para pejabat di lingkungan Kantor Bea Cukai Wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Hal itu disampaikan melalui aksi yang digelar di depan Kantor Bea Cukai Wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan di Pandean, Rembang, Bangil, Senin (11/9/2023).
BACA JUGA:
- Tim Hukum Paslon Mudah Berharap Polisi Segera Tangkap Pelaku Pelemparan Batu Mobil Gus Mujib
- Penyidikan KPK dan Pencalonan Karna di Pilbup Situbondo Jalan Bareng, Penahanan Tunggu Waktu
- Mobil Cabup Pasuruan Gus Mujib Dilempar Batu OTK Malam Hari
- Klarifikasi 2 Kiai soal Korupsi Bupati Situbondo: Tidak Ada Penggeledahan KPK
Korlap APL, Ayik Suhaya, mengatakan bahwa gaya hidup pejabat kantor bea cukai patut dicurigai karena serba istimewa. "Baik itu mulai dari kepala kantor, kabag, kabid, hingga staf-stafnya," cetus Ayik.
Tidak hanya itu, Ayik juga menyoroti penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kanwil Bea Cukai Pasuruan yang menurutnya tidak tepat sasaran.
Padahal, anggaran DBHCHT di Kabupaten Pasuruan tertinggi di Indonesia. Perinciannya, untuk Kabupaten Pasuruan mencapai Rp335 miliar, sedangkan Kota Pasuruan Rp29 miliar.
Namun demikian, kesejahteraan di Kabupaten/Kota Pasuruan tak seiring dengan tingginya DBHCHT yang didapat. Ia menyontohkan sektor infrastruktur, di mana masih banyak jalan yang rusak.
Menurutnya, pemanfaatan DBHCHT harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapa yang terjadi sejauh ini hanyak digunakan sosialisasi yang tidak jelas manfaatnya.
Klik Berita Selanjutnya
