Joshua Kurlantzick. Foto: cfr.org
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Joshua Kurlantzick, analis politik Council on Foreign Relations (CFR), sangat pesimistis terhadap demokrasi Indonesia jika Prabowo Subianto menjadi presiden. Bahkan Joshua Kurlantzick memprediksi demokrasi akan hancur di bawah kepemimpinan Prabowo.
"Dia (Prabowo-Red) bisa menghancurkan demokrasi Indonesia dan memerintah seperti populis otoriter Jawa sebagai presiden," tulis Kurlantzick dalam artikel CFR yang dirilis pada Senin (12/2/2024).
Joshua Kurlantzick menuliskan pendapatnya mengenai demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.
Kurlantzick menyebut Indonesia yang berpenduduk 270 juta orang lebih akan dipimpin secara otoriter oleh Prabowo.
Apa alasan Kurlantzick? Menurut dia, karena Prabowo memiliki hubungan dekat dengan angkatan bersenjata dan pernah menampilkan dirinya sebagai "pemimpin dari masa lalu otokratis dan dinasti Indonesia."
Memang sekarang Prabowo tampil sebagai kakek gemoy. Dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo mengubah citranya menjadi seorang pemimpin yang lembut dan lucu.
Kurlantzick mengatakan banyak kritik dan tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Pertahanan RI itu. Menurut dia, Prabowo dituding terlibat dalam penculikan aktivis pada 1998 silam.
Selain itu, tulis Kurlantzick, Prabowo yang mantan menantu Soeharto, Presiden kedua RI, juga dituding sebagai dalang pembantaian di Timor Leste pada 1983.
"Dalam sebuah wawancara dengan Radio Australia, mantan Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Gelbard menggambarkan Prabowo sebagai 'seseorang yang mungkin merupakan pelanggar hak asasi manusia terbesar di zaman kontemporer di kalangan militer Indonesia'," tulis Kurlantzick.
Kurlantzick mengingat kembali kampanye Prabowo dalam pemilu sebelumnya. Menurut Kurlantzick, saat itu Prabowo mencitrakan diri sebagai seorang populis dan memfitnah kelompok minoritas.
Kurlantzick juga mengingat kembali Prabowo yang pernah berusaha menghilangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Indonesia.
Menurut dia, pada 2014, Prabowo pernah mendorong rancangan undang-undang (RUU) pilkada yang menyerahkan pemilihan kepala daerah kembali ke tangan DPRD.
Langkah ini banyak mendapat kritik dari masyarakat sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagalkan RUU itu.
