Syaf Anton WR, Budayawan Sumenep.
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Ratusan event Pemkab Sumenep yang disajikan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata selama 2024 menuai kritik dari kalangan budayawan dan pemerhati budaya.
Budayawan Sumenep, Madura, Syaf Anton WR, menyebut 104 kegiatan yang masuk dalam Calendar of Event 2024 Pemkab Sumenep kurang mendapat apresasi dari masyarakat dan minim pemberdayaan kebudayaan.
Menurutnya, event-event tersebut hanya menonjolkan kualitas daripada kuantitas.
"Sedikit sekali budayawan yang dilibatkan dalam event Pemkab Sumenep. Dan coba lihat hasilnya, event itu sekadar program kegiatan, tidak ada konsep pengembangannya. Itu karena sedikit atau bahkan tidak ada seniman yang dilibatkan," ujar Anton kepada BANGSAONLINE.com saat ditemui di kediamannya, Perumahan Bumi Asri Sumenep, Selasa (13/8/2024).
Ia menilai event yang ditampilkan Pemkab Sumenep melalui Disbudporapar gagal mengundang daya tarik.
"Coba tanyakan ke seniman atau masyarakat yang paham menikmati pertunjukan, pasti mereka bilang tidak menarik. Ya, karena tujuan dari event itu pasar, bukan kesenian, tradisi, dan budaya," tandasnya.
Karena itu, Anton menyayangkan 104 Calender of Event Sumenep, mengingat agenda tersebut menyedot anggaran besar, namun kurang menghasilkan daya tarik masyarakat, kecuali untuk peningkatan ekonomi rakyat.
"Harusnya memberikan keindahan, kekayaan, dan nilai-nilai yang mendalam. Kesenian dan budaya mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan tradisi suatu masyarakat," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa selama ini kesenian dan budaya hanya dieksploitasi demi kepentingan sesaat.
"Itulah yang terjadi di Sumenep. Program pemerintah dengan gelaran kesenian setiap tahun yang dengan mengatasnamakan kepentingan pariwisata atau peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.
Ia juga menyinggung status Kabupaten Sumenep yang masih diposisikan sebagai wilayah termiskin ketiga di Pulau Jawa.
"Tentu saja Ini sangat memprihatinkan. Sebab, ketika kesenian dijadikan alat untuk kepentingan di luar aparesiasi, apalagi demi kepentingan politik untuk meraih suara saat pilkada, ini sama artinya membunuh kesenian itu sendiri," tandasanya.
Sementara Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep, Moh. Iksan, belum menjawab saat dikonfirmasi terkait kritikan tersebut. Dihubungi via selulernya, ia belum merespons. (aln/rev)
