Rakor Program Penegakan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim siap melaksanakan Rencana Aksi dan Target Kinerja T.A 2025 DJKI.
Hal itu disampaikan oleh Kakanwil Jatim Heny Yuwono saat mengikuti kegiatan Rakor Program Penegakan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Bali pada Sabtu (07/08/2024).
BACA JUGA:
- Tingkatkan Layanan Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Jatim Buka Immigration Lounge di Gresik
- Kanwil Kemenkumham Sumbar Lakukan Studi Tiru Pembangunan WBBM di Jatim
- Khofifah Optimis Jatim Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi dalam Peringatan Hari Dermaga Nasional
- Kantor Imigrasi Malang Resmikan Inovasi Lentera Keimigrasian dan Community Watch
Kakanwil juga berharap dengan potensi yang dimiliki oleh Jatim, Kemenkumham Jatim bisa menjadi bagian dari tercapainya Target Kinerja DJKI.
"Kami harapkan Subbid KI Kanwil Jatim dapat menjawab tantangan di 2025 dan bisa menjadi bagian dari suksesnya Renaksi serta Tarja DJKI tahun 2025," pintanya.
Memasuki hari ke empat kegiatan rakor tersebut, DJKI memberi kesempatan terhadap seluruh kantor wilayah untuk memberikan saran atau masukan kepada DJKI terkait renaksi dan target kinerja T.A 2025.
Renaksi & Target Kinerja dipaparkan oleh setiap Direktur, diantaranya Sesditjen Kekayaan Intelektual Anggoro. Diskusi ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan kepada kanwil selaku kepanjangan tangan dari DJKI.
"Kedepannya setiap kantor wilayah tidak hanya mengejar terkait permohonan kekayaan intelektual melainkan ada tindak lanjut bagi kekayaan intelektual yang sudah terdaftar atau yang sudah tercatat," tandasnya.
Direktur Merek dan IG Kurniaman mengatakan bahwa setiap kanwil dapat menjadikan desa wisata terlindungi Kekayaan Intelektualnya.
"Terkait IG kami harapkan agar setiap Kanwil bisa mendorong produk produk indikasi geografis terdaftar untuk masuk kedalam e-commerce agar produknya dapat lebih dikenal oleh masyarakat atau wisatawan dari luar negeri, ujarnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan tertuju untuk capaian kantor wilayah semata. Tapi justru untuk melihat sejauh mana DJKI melaksanakan tusinya.
"Kami pun belum paripurna, tapi kami ingin terus meningkatkan kualitas DJKI sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan berkualitas," ujarnya. (cat/van)
