"Dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan, Kemenkumham Jawa Timur diharapkan dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," terangnya.
Dalam hal penyerapan anggaran, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mencatat capaian yang solid dengan nilai IKPA rata-rata 97,92% hingga Agustus 2024.
Sementara itu, Lucky menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menciptakan pelayanan hukum yang prima.
Dia juga mengapresiasi capaian reformasi birokrasi di Jawa Timur yang terus meningkat setiap tahunnya.
"Pada tahun ini, masih ada delapan UPT diusulkan untuk meraih predikat WBK dan empat UPT diusulkan untuk WBBM," pujinya.
Menurut Lucky, salah satu fokus utama Kemenkumham adalah memastikan standar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Pelayanan berbasis hak asasi manusia (HAM) serta inovasi dalam pelayanan digital, seperti layanan online dan sistem pengaduan publik, terus dikembangkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
"Kami akan pastikan selama beberapa hari ke depan, pelayanan ke satker-satker yang ada di Jatim, agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," jelasnya. (cat/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
