Mantan Pengurus Gafatar Jatim, dr Budi Laksmono dan mantan Pengurus Gafatar Surabaya, Rico saat memberikan keterangan pers. foto: m sidharta/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Di Surabaya, mantan pengurus Gafatar Provinsi Jatim, dr Budi Laksmono membantah Gafatar menyesatkan. Pria 60 tahun yang merupakan mantan Kabid Kesehatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gafatar Provinsi Jatim ini memberikan keterangan kepada media di Mango Terrace Resto, Margorejo Rabu (13/1). Dalam pengakuannya, sejak tahun 2011 Gafatar bukanlah organisasi yang mengatasnamakan agama tertentu.
Dia menambahkan, Gafatar hanyalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berafisiliasi kedalam keagrariaan.
"Gafatar bukan organisasi agama, tetapi hanyalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat". Bidang yang dibidik ialah sosial, budaya dll. Gafatar dulunya bernama KOMAR (Komunitas Millah Abraham) yang sebelumnya Aqidah Al-Islamiyah. Sebelum dibubarkan jumlah anggotanya di Jatim 926 orang, sedangkan untuk seluruh Indonesia hampir 10.000 orang.
Dia menambahkan bahwa organisasinya berafisiliasi untuk diajak bertani, nelayan dan berkebun. Budi juga membantah adanya doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ia juga menyakini bahwa tidak ada ajaran-ajaran Gafatar untuk menyalahi akidah yang sudah diyakini masyarakat.
Ia juga tidak sependapat apabila ada orang yang berasumsi bahwa Gafatar merupakan aliran sesat. ''Saat ini Gafatar sudah bubar sejak Agustus tahun 2015 dan sudah tidak ada lagi di sini, serta tidak ada nama lain setelah Gafatar bubar,'' katanya.
Terkait perubahan nama Gafatar menjadi Negara Karunia Tuhan Semesta Alam, hal ini juga dibantah. Setelah bubar, kata dia, mereka kembali kepada pribadinya masing-masing. Menurutnya, Gafatar tetap berpedoman kepada kitab suci Alquran dan kitab-kitab sebelumnya.
Disinggung dugaan adanya orang yang menghilang untuk ikut Gafatar seperti yang terjadi baru-baru ini, Budi menanggapi bahwa kemungkinan mereka memiliki keyakinan tersendiri untuk ikut organisasi tersebut.
''Walaupun mereka semua rela meninggalkan keluarganya, dan tidak ada paksaan bagi mereka semua,'' jelasnya. Budi juga mengatakan kemungkinan besar mereka yang menghilang tersebut berada di Kalimantan.
Terkait adanya Gafatar di Pulau Kalimantan, Budi membenarkan pergerakan organisasi tersebut. Hal ini lantaran, kata dia, di Kalimantan merupakan daerah yang subur dan baik untuk pertanian dan perkebunan. Sehingga daerah tersebut dirasa cocok untuk merealisasikan misinya. Gafatar melakukan sistem MoU dengan penduduk setempat dalam hal persewaan lahan.
Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan karena Gafatar yakin Indonesia akan mengalami paceklik. ''Oleh karena itu mereka yang mengikuti kami ini umumnya ingin bersama-sama melakukan revolusi untuk negara ini. Bagaimana aliran dananya ya dari pengikut kami, kalau tidak ada ya tidak apa-apa,'' tandasnya.
Sementara itu, kabar menghilangnya dua warga Surabaya diduga terkait Gafatar mendapat perhatian dari Pemkot. Berbagai upaya telah dilakukan demi menemukan petunjuk keberadaan kedua orang tersebut.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot telah menempuh sejumlah upaya. Di antaranya, berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu, Pemkot juga telah membangun komunikasi dengan kedutaan besar Indonesia di Kucing, Malaysia. Pasalnya, dari hasil pelacakan terakhir, Erri Indra Kausar salah satu mahasiswa PENS ITS yang hilang sempat teridentifikasi berada di Pontianak dan dikabarkan ada kemungkinan menyeberang ke wilayah Malaysia.
Soemarno menambahkan, Gafatar sudah eksis di Kota Pahlawan sekitar 2012-2013-an. Berdasar pantauan Bakesbangpol & Linmas, aktivitas Gafatar sejauh ini lebih banyak berupa kegiatan berkelompok, seperti kerja bakti, pembagian sembako, jalan sehat dan sebagainya.
“Secara fisik sangat sulit mengidentifikasi anggota Gafatar. Tapi, ciri-ciri saat mereka melaksanakan kegiatan formal dapat diketahui dengan seragam khas berwarna oranye disertai lambang Gafatar matahari terbit,” terang pejabat kelahiran Nganjuk saat dijumpai di kantornya, Rabu (13/1).
Menurut Soemarno, keberadaan Gafatar jelas-jelas ilegal karena tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, sesuai aturan, ormas yang tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan dari pemerintah maupun pemerintah daerah.
Menyikapi hal tersebut, Pemkot mengeluarkan surat edaran tertanggal 1 April 2015 yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Yayuk Eko Agustin. Isinya, menekankan kepada seluruh camat dan lurah agar tidak memberikan fasilitas serta tidak melibatkan ormas Gafatar dalam kegiatan-kegiatan apa pun di lingkup Pemkot.
Seiring booming-nya pemberitaan terkait Gafatar di media massa, Soemarno meminta warga tetap tenang dan tidak resah. Dia menghimbau masyarakat lebih waspada saat bergabung pada suatu kelompok. Pria berkumis tebal ini juga berharap orang tua mengawasi aktivitas anaknya, sebab tidak jarang rekrutmen organisasi yang menyimpang menyasar individu usia muda.
"Pahami dulu ideologi suatu organisasi. Pastikan tidak menyimpang dari ajaran agama yang diakui di Indonesia. Di sisi lain, kami akan mengmaksimalkan peran camat, lurah hingga RT dan RW untuk mengawasi masing-masing wilayah. Bilamana ada penyimpangan atau indikasi pelanggaran aturan akan segera dilaporkan,” pungkasnya.(sby5/sby2/rev)
