Kawasan industri JIIPE di Gresik, Jawa Timur. foto: Ilyas Istianur/ liputan6
"Saya sudah dikasih tahu Pangarmatim kalau ada kapal keruk pasir yang dilarang beroperasi di sekitar jembatan Suramadu. Tapi itu bukan kapal pengeruk pasir untuk pelebaran APBS dan JIIPE," tegas Pakde Karwo.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Jatim, Eddy Paripurna menengarai pembangunan JIIPE di Manyar Gresik melakukan pelanggaran tiga hal. Pertama, patut diduga mencaplok tanah negara milik Balai Besar Bengawan Solo seluas 4,6 hektar.
“Kita akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait lahan yang dicaplok JIIPE dengan turun ke lapangan untuk melihat batasan-batasan tanah negara yang selama ini dikait-kaitkan dengan JIIPE,” jelas politisi asal PDIP.
Kedua, JIIPE melanggar ijin reklamasi laut yang tertuang dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan No.17/KEPMEN-KP/2013, dimana reklamasi pantai dan laut diatas 25-500 hektar harus mendapat rekomendasi dari Menhub.
"JIIPE mengusulkan reklamasi lahan seluas 406 hektar untuk area pembangunan dermaga. Tapi pemprov Jatimhanya menyetujui ijin pemakaian lahan 162 hektar," tegas Eddy Paripurna.
Dugaan pelanggaran ketiga, lanjut mantan Wakil Bupati Pasuruan adalah penggunaan pasir laut untuk reklamasi pembangunan dermaga. "Kami dapat informasi pengadaan pasir laut dilakukan oleh rekanan dari PT BMS/BKMS yaitu PT PBGN (Putra Bangsa Gema Namaskara) tidak melalui prosedur perijinan yang benar melalui Dinas ESDM Jatim," tambahnya.
Sumber di internal Pemprov Jatim mengatakan sudah memperingatkan Bupati Gresik supaya pemanfaatan lahan dan ruang untuk pembagunan JIIPE disesuaikan dengaan peraturan yang berlaku. Alasannya, dikhawatirkan dikemudian hari bisa menimbulkan persoalan hukum.
"Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja ditangkap KPK, saya khawatir bisa merembet ke JIIPE karena prosesnya memang banyak yang menabrak aturan," jelas sumber yang mewanti-wanti namanya tak di korankan. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
