PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com – Masa reses anggota DPRD Jatim 2016 Musyaffa Noer di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan menyimpang dari agenda. Konstituen di sana, tidak banyak menyampaikan keluhan, justru minta tanggapan soal foto syur salah seorang mirip anggota DPRD dengan salah seorang janda asal Pademawu.
Nawari, seorang warga yang mengikuti jalannya reses menanyakan kepastian tentang pemeran foto syur yang bikin heboh itu berikut sanksi atau konsekuensi bagi wakil rakyat yang berkaitan dengan moral.
“Menyangkut masalah etika dan moral perilaku anggota dewan yang lagi ngetren Pak," celetuk hadirin disambut riuh peserta reses di Pademawu.
Musyaffa sempat terkejut mendengar celoteh orang-orang yang mengatakan kasus foto syur anggota dewan lagi trending.
“Lagi ngetren? Jangan ditrenkan dong, masalah begitu kok ditrenkan,” jawab Musyaffa meminta hadirin lebih tenang. Anggota DPRD Jawa Timur yang juga Ketua DPW PPP Jawa Timur ini melanjutkan pembicaraannya.
“Begini, tadi sebelum kesini, banyak anggota dewan yang datang dan tanya ke saya. Tidak tanya reses, tapi tanya tentang ini. Reses itu hanya untuk membuka pintu ketemu saya. Yang panjang itu menyangkut masalah anggota DPR, yang rumornya kena kasus masalah perempuan,” papar Musyaffa bicara panjang lebar di depan konstituennya.
Musyaffa yang merespon keinginan warga yang meminta menjelaskan konsekuensi bagi pemeran foto syur jika benar mengarah kepada IS, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PPP DPRD Pamekasan.
“Masalah perselingkuhan yang belum jelas. Saya itu ketua PPP Jawa Timur. Di PPP itu ada struktur, pengurus ranting ada, pengurus PAC ada, pengurus DPC ada. Sampai hari ini,DPC-nya belum ada laporan ke DPW. Baik secara lisan maupun tertulis. DPW masih menunggu laporan, apa yang terjadi yang sesungguhnya,”ujar dia.
Musyaffa yang terkenal dekat dengan kalangan wartawan dan masyarakat ini berharap pengurus DPC PPP Pamekasan segera kirim laporan tertulis ke DPW PPP Jatim terkait kisruh foto dan kasus perempuan lainnya yang mengarah kepada kader partai berlambang Ka’bah tersebut.
“DPW tidak bisa mengambil keputusan cepat tanpa laporan Dari DPC, tanpa klarifikasi dari DPC. Karena, kalau urusan perempuan itu jadi ruwet. Itu nikah, baik nikah sungguhan, atau nikah siri, atau memang selingkuh? Karena beda,” jelasnya. Apabila terbukti melanggar aturan hukum maupun partai, kami tidak segan untuk memberikan sangsi maupun Penggantian Antar Waktu (PAW) tegas Musaffa. (pmk1/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
