Ratusan Pendemo di luar Hotel Arya Duta menolak simposium diteruskan karena menganggap ada tekanan dari PKI. Mereka khawatir ujung-ujungnya pemerintah ditekan untuk minta maaf pada PKI.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan selain membantah simposium yang membahas tragedi 1965 ada pengaruh dari PKI, dia juga berjani untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut.
"Proses ini bukan proses yang mudah. Melalui Simposium ini keinginan pemerintah agar masalah HAM harus dituntaskan baik yang terjadi dalam tragedi ini (1965) yang akan kita bahas ini, maupun pelanggaran HAM di Papua," ujar Luhut dalam sambutannya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (18/4).
Baca Juga: Situs Persada Sukarno Minta Pemerintah Bentuk Tim Kajian Hari Peristiwa G30S/PKI
Luhut juga menyebutkan, melalui simposium ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan kasus HAM lainnya. Karena Pemerintah Indonesia yakin bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Mari kita selesaikan, mana kala kita punya keinginan yang sama untuk menyelesaikan. Bangsa ini harus mulai berani dan disiplin. Bangsa ini bukan bangsa kecil yang tidak bisa didikte bangsa lain," ucap dia
Luhut juga berharap jangan ada yang berburuk sangka dengan simposium. Karena apa yang dilakukan saat ini adalah mencari apa yang terbaik buat bangsa dan negara ke depan. "Kita harus berdamai dengan masa lalu kita," ucap Luhut.
Baca Juga: Aksi Damai DPW FPI Tolak LGBT Direspons Positif DPRD Pamekasan
(Yayasan Penelitian dan Pengkajian Korban (YPPK) 1965 mengangkat buku data korban)
Sementara itu, cendekiawan muslim Buya Syafii Ma'arif mengaku sepakat persoalan kasus pelanggaran HAM berat harus segera diselesaikan. "Saya ingin bangsa ini berterus terang, katakan benar, kalau salah katakan salah. Ini persoalan yang harus diselesaikan dengan hati yang besar dan jiwa yang besar," jelas Syafii.
Baca Juga: Ciri Utama PKI Pembohong, Pintar Membalik Fakta, Kiai Asep Minta Pancasila Jangan Diperas
Dalam Simposium Nasional yang berlangsung Senin (18/4) sampai Selasa (19/4) besok ini selain Menkoplhukam Luhut Pandjaitan hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Jaksa Agung, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto. Hadir juga para pegiat Komnas HAM, korban dan pelaku tragedi 1965.
Sementara itu diluar Hotel Arya Duta tampak ratusan massa menggelar aksi penolakan simposium yang ditengarai adanya tekanan dari pihak PKI yang berujung menyalahkan pemerintah sehingga nantinya pemerintah harus melakukan rekonsiliasi dan meminta maaf.
"Kalau memang PKI mengaku korban lantas, tentara, ulama yang menjadi korban apa juga disebut pelaku, dimana letak keadilannya," teriak pendemo di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. (jkt1/ns)
Baca Juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Lamongan Ajak Masyarakat Wasapadai Paham Komunis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
