Audiensi yang digelar Wakil Bupati Maryoto di rumah dinasnya. foto: feri wahyudi/ BANGSAONLINE
TULUNGAGUNG, BANGSAONLINE.com - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali berencana mengadakan kegiatan di kabupaten Tulungagung pada 1 Mei mendatang. Namun sayangnya, rencana tersebut menemui masalah, karena sebagian besar Ormas Keagamaan daerah Tulungagung tidak setuju dengan serangkaian acara yang akan dilaksanakan oleh HTI.
Bukan hanya, tokoh Agama atau Ormas saja yang melakukan penolakan, MUI dan beberapa pihak lainnya juga menyarankan agar pemerintah daerah untuk tidak memberikan izin kegiatan tersebut.
BACA JUGA:
- Salam Lintas Agama Dihukumi Haram Tak Terkait Intoleran
- Hanan Attaki Ceramah pada Kajian Jumat, Mahathir Beberkan Alasan Penolakannya Dahulu
- Pemerintah Bernyali Besar, Syukur Tak Hanya Berani melawan HTI-FPI, Revolusi Energi (2)
- Gus Ali Suwuk Kepala Ustadz Abdul Somad, Cak Firman Ungkap Jejak Digital UAS Dukung HTI-Khilafah
Hal ini kemudian ditanggapi oleh Wakil Bupati Maryoto Bhirowo dengan menggelar audiensi di rumah dinasnya, Kamis (28/4) kemarin.
Dalam audiensi ini hadir para tokoh agama dan perwakilan MUI dan beberapa ormas. Mereka kemudian satu per satu menyampaikan pendapat mengenai acara yang akan digelar HTI.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Tulungagung Muhammad Hadi menyebut jika rencana kegiatan HTI yang bertema “Khilafah” ini adalah tindakan “makar”. Dasar itulah yang memunculkan kekhawatiran berbagai pihak.
"Saya menilai mereka HTI melakukan kegiatan makar ideologi, karena membahayakan NKRI," ungkap Muhammad Hadi di hadapan Wakil Bupati.
Senada dengan Hadi, Ketua PCNU Tulungagung, Abdul Hakim, juga mengaku heran dengan kengototan HTI untuk menggelar acara tersebut meski banyak elemen masyarakat yang menolak.
"Jelas HTI ini merusak ideologi yang akan merubah NKRI dengan ideologi Khilafah," cetusnya.
Dalam audiensi yang disaksikan oleh pihak pihak Kepolisian dan TNI tersebut, mereka mendesak agar pemerintah daerah tegas menolak keberadaan HTI, dan melarang Kesbangpol untuk menerbitkan SKT.
"Kami tidak rela, jika nanti NKRI digulingkan oleh HTI dengan ideologinya," timpal Marsudi Al Ashari, Ketua Muhammadiyah Tulungagung.
Sementara Wakil Bupati Maryoto mengatakan pihaknya akan mengakomodir semua usulan tersebut.
"Kalau memang HTI dipandang tidak sesuai dengan ideologi NKRI Indonesia, ya kita akan perintahkan Kesbangpol untuk tidak mengeluarkan izin berupa SKT," ungkap Maryoto Bhirowo. Namun ia berpesan kepada para tokoh agama dan ormas agar tetap menjaga suasana kondusif di Tulungagung.
Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Banser dan GP Ansor menggelar aksi penolakan di halaman Mapolres Tulungagung untuk mendesak kepolisian dan TNI tidak memberikan izin apapun aktivitas atau kegiatan HTI di kabupaten Tulungagung. (fer/rev)
(Baca: Ansor-Banser Datangi Mapolres Tulungagung, Tuntut Pembubaran Pengajian Dukung Khilafah)
