DPR Calonkan Menteri Susi sebagai Presiden

BangsaOnline - Sebanyak 11 menteri Kabinet Kerja rapat dengan Badan Anggaran DPR membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Namun di sela-sela rapat tersebut, terdengar celetukan soal Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai calon presiden.

"Menteri KKP ini sepertinya sangat populer, semua kegiatannya terekspos. Saya salut. Kalau nanti ada pemilihan presiden, saya yang pertama mencalonkan Ibu jadi presiden," ungkap Anton Sihombing, anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar, di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Rabu (20/1/2015).

Ia pun menyebutkan beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi sangat luar biasa. Seperti pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing) hingga peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Meskipun banyak juga yang kemudian mempertanyakan kebijakan yang Ibu keluarkan. Contohnya seperti yang dilaporkan asosiasi nelayan ke Komisi IV. Itu juga harus diperhatikan bagaimana solusinya," jelas Anton.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Dewi Coryati, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PAN. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi membuktikan masih ada perempuan perkasa di Indonesia.

"Ini pembuktian masyarakat Indonesia, seperti saya. Bahwa ada sosok perkasa seperti Bu Susi," kata Dewi.

Evi Zainal Abidin, Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat, juga memberi semangat kepada Susi. Meski ada sejumlah pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Susi, Evi menyarankannya untuk tidak gentar.

"Ibu Susi, jangan khawatir merasa diledekin karena nyatanya kita semua bangga ke Ibu. Banyak sekali harapan ditumpahkan kepada Ibu. Mereka takjub dengan Ibu, ada perempuan begitu perkasa," terang Evi.

Sementara rapat dengar pendapat (RDP) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan komisi IV DPR ditunda hingga Senin, pekan depan. Seharusnya rapat dimulai Pukul 14.00 WIB, tertunda cukup lama hingga pukul 15.30 WIB dan akhirnya dihentikan secara sepihak oleh salah satu anggota DPR.

Padahal para nelayan di bawah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ingin protes ke Menteri Susi soal kebijakan-kebijakannya yang dianggap merugikan nelayan. Susi awalnya akan menggelar RDP dengan anggota DPR komisi IV, para nelayan ingin bergabung dalam rapat tersebut.

"Nggak dijelaskan apa alasannya. Infonya jam 14.00 WIB sampai sekarang dan tiba-tiba diumumkan batal karena alasan Menteri Susi (masih) rapat di banggar," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara Pendi Pohan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (21/01/2015).

Pendi dan seluruh anggota HNSI mengaku kecewa rapat dengan pendapat antara Menteri Susi dan anggota DPR Komisi IV dibatalkan. Padahal Pendi ingin mencurahkan beberapa keluhannya terkait kebijakan/aturan yang dikeluarkan Menteri Susi, tanpa menjelaskan aturan yang dimaksudnya.

"Kami datang kemari utusan masyarakat Sumut. Kalau tidak ada penyelesaian, kapal kami akan terus bertambat sekarang totalnya 700 kapal. Itu karena aturan ibu menteri," katanya.

Sementara itu anggota HNSI Tegal Tambari mengungkapkan kekecewaan rapat dengan Menteri Susi ditunda hingga Senin depan. Padahal Tambari ingin memberi masukan ke Menteri Susi untuk mengeluarkan jaring cantrang yang masuk ke dalam golongan trawl atau jaring pukat yang diatur dalam Permen KP No. 2/2015 tentang larangan alat tangkap trawl atau jaring pukat.

"Cantrang bukan alat trawl. Cantrang alat pancing ramah lingkungan. Jaring cantrang di Jawa Tengah itu justru telah diberikan gratis oleh pemerintah di tahun 1990," paparnya

Baca Juga: Khofifah Dukung Penuh Komitmen PBNU Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

(mkl/hds)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News